-
Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas
Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua. “Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor.…
-
Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat…
-
Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik
Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena…
-
Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan
Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa.…
-
Soal Beda Data Kemiskinan, BPS: Kami Gunakan Standar Nasional
Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan kedua lembaga. BPS menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut tidak berarti data salah, melainkan karena masing-masing menggunakan acuan garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Kenaikan…
-
BPS Konsisten Gunakan Standar Nasional, Data Kemiskinan Tetap Kredibel
Oleh : Eka Kurniawan )* Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian publik sempat kaget saat melihat laporan Bank Dunia yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia melonjak hingga 194,6 juta jiwa. Angka ini sangat berbeda dibanding data resmi BPS…
-
Judi Daring Bukan Solusi, Melainkan Sumber Ketidakstabilan Ekonomi
Praktik judi daring di Indonesia kini bukan sekadar persoalan hiburan digital, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengingatkan bahwa jika tidak ditangani secara serius, perputaran dana dari aktivitas ilegal ini bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025. “Itu sama…
-
Judi Daring Tak Hanya Merugikan Finansial, Tapi Juga Merusak Relasi Keluarga
Oleh: Kindi Setiawan )* Fenomena judi daring yang kian masif telah menimbulkan keprihatinan luas di tengah masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan keretakan relasi keluarga, kehancuran moral, bahkan mendorong tindakan kriminal dalam lingkup domestik. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pemberantasan praktik ini, sejalan dengan dorongan dari berbagai tokoh dan lembaga. Wakil…
-
Narasi Indonesia Cemas Tak Berdasar, Fakta Tunjukkan Pertumbuhan Nasional
JAKARTA — Narasi pesimistis bertajuk ‘Indonesia Cemas’ belakangan tengah ramai tersebar dan jelas sekali hal tersebut berpotensi untuk memicu kepanikan publik, bahkan penyebaran narasi itu tanpa adanya literasi data yang memadai sama sekali. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa narasi tersebut memang sama sekali tidak berdasar, mengingat berbagai macam indikator justru menunjukkan…
-
Indonesia Cemas Disebar Tanpa Literasi Data, Pemerintah Hadirkan Bukti Nyata
JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa narasi ‘Indonesia Cemas’ yang beredar belakangan ini di media sosial ternyata sama sekali tidak memiliki dasar data yang kuat. Berbagai pihak menilai bahwa narasi tersebut hanya dibangun di atas sentimen emosional tanpa adanya literasi data yang memadai sama sekali. Terlebih, justru narasi provokatif dan tanpa data tersebut disebar di tengah…