-
Verifikasi Ketat, Pastikan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh
JAKARTA – Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden memastikan pemeriksaan dokumen persyaratan calon wakil presiden (wapres) dilakukan secara ketat, menyeluruh, dan sesuai ketentuan. Proses tersebut tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi juga diarahkan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, serta kebenaran seluruh dokumen yang diserahkan calon. Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden, Habiburokhman, mengatakan tim akan mengambil langkah…
-
Tim Verifikasi MPR Siapkan Pemeriksaan Dokumen Calon Wapres secara Menyeluruh
Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk dua tim khusus untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan Wapres berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan konstitusi. Dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, ketua fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah…
-
Transparansi Verifikasi Calon Wapres sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Oleh : Antonius Utomo Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa mekanisme ketatanegaraan Indonesia berjalan berdasarkan prinsip hukum dan akuntabilitas. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses pergantian kepemimpinan nasional, transparansi verifikasi calon wakil presiden memiliki arti strategis dalam menjaga kepercayaan publik. Pemeriksaan persyaratan secara cermat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan…
-
Verifikasi Calon Wapres Representasi Komitmen Menjaga Integritas Konstitusi
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Pengisian kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian kematangan ketatanegaraan Indonesia, dan sejauh ini negara menjawabnya dengan langkah yang sigap, terukur, dan berpijak pada konstitusi. MPR membentuk tim verifikasi serta panitia ad hoc, menetapkan jadwal, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kekosongan…
-
Prabowo Perkuat Tata Kelola Tambang demi Kepentingan Rakyat
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pembenahan tata kelola pertambangan dengan meminta sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur pemanfaatan kekayaan mineral. Presiden meminta jajaran kementerian terkait memastikan manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha, tetapi kembali…
-
Prabowo Dorong Hasil Tambang Lebih Besar untuk Kemakmuran Rakyat
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan tata kelola pertambangan nasional agar hasil pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber…
-
Kekayaan Tambang dan Amanat Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat
*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan Pengelolaan kekayaan tambang kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperbesar manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Arahan agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menegaskan kembali amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan…
-
Indonesia Perluas Nilai Ekonomi Karbon melalui Investasi dan Kerja Sama Global
Jakarta – Indonesia memperkuat pengembangan nilai ekonomi karbon melalui perluasan investasi dan kerja sama internasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui penawaran 30 proyek karbon strategis dalam inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, 10–19 November 2026. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh…
-
Diplomasi Karbon Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau
JAKARTA – Diplomasi karbon Indonesia semakin diarahkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau, menarik investasi berkelanjutan, serta membuka akses pembiayaan internasional bagi proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Melalui penguatan kerja sama pasar karbon global, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi rendah emisi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian…
-
Ekonomi Karbon dan Peluang Indonesia Memimpin Transformasi Hijau Kawasan
Oleh: Alexander Royce*) Perubahan iklim kini ikut menentukan arah investasi, perdagangan, dan daya saing industri. Perusahaan dituntut menghitung jejak emisi, sementara negara menyiapkan energi bersih dan tata kelola karbon yang kredibel. Modal Indonesia mencakup hutan, gambut, mangrove, energi terbarukan, mineral, dan pasar domestik. Tantangannya ialah mengubah kekayaan itu menjadi nilai ekonomi tanpa mengorbankan alam dan…
