indopos

Jakarta,- Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rencana bantuan ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang menyasar masyarakat pekerja, bersamaan dengan upaya menjaga komunikasi…

Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dialog dengan pekerja dan penguatan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan buruh. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terus membuka ruang komunikasi agar aspirasi pekerja dapat disampaikan, dibahas, dan ditindaklanjuti melalui solusi yang konstruktif. Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa komunikasi terbuka merupakan langkah penting…

Oleh: Dwi Saputri)* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 menunjukkan upaya pemerintah memberikan dukungan langsung kepada pekerja, terutama ketika kebutuhan rumah tangga…

*) Oleh : Sintia Apriliani Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aspirasi buruh tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Tuntutan mengenai upah, kesejahteraan, kepastian kerja, dan perlindungan tenaga kerja merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Namun, perjuangan untuk memperbaiki kondisi pekerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya…

PAPUA — Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui koordinasi intelijen, operasi penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat sipil. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga kelancaran pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa operasi…

PAPUA — Pemerintah melalui aparat keamanan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua guna melindungi masyarakat sipil dan menjaga stabilitas wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa ancaman kekerasan. Panglima Komando Gabungan…

Oleh: Markus Kambu* Papua membutuhkan keamanan yang kokoh agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperoleh pelayanan publik, serta menikmati kesempatan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga. Ketegasan aparat keamanan harus dipahami sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi…

Penulis: Yohanis Wenda* Pembangunan Papua membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan program pelayanan publik. Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting yang memungkinkan seluruh upaya tersebut berjalan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dapat beraktivitas tanpa ancaman kekerasan, anak-anak memiliki kesempatan belajar dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, dan tenaga kesehatan maupun pendidik…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko, serta memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kapasitas antarlembaga guna membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun…

JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan…