indopos

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Revisi UU P2SK yang telah disahkan DPR dinilai akan memperkuat fondasi sektor keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.…

Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui reformasi sektor keuangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem…

Oleh : Antonius Utomo)* Sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Stabilitas perbankan, pasar modal, industri asuransi, lembaga pembiayaan, hingga sistem pembayaran menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat…

*) Oleh: Dinda Paramita Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia membutuhkan fondasi sektor…

JAKARTA – Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif. Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di angka 72,2 persen. Peneliti Utama…

Jakarta – Mayoritas masyarakat menunjukkan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, baik melalui penguatan ekonomi maupun pembentukan lembaga strategis yang mendukung pengelolaan investasi negara. Hal tersebut tercermin dalam hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia. Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, mengatakan tingkat kepercayaan publik…

Oleh: Surya Putranama )* Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat optimisme masyarakat yang tetap tinggi terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menjadi indikator bahwa masyarakat melihat berbagai langkah yang dijalankan pemerintah sebagai upaya nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligus…

Oleh: Nabila Khairunnisa )* Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angka tersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secara nyata. Hasil…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyiapan ribuan manajer profesional yang akan menjadi motor penggerak pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan proses rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke pelatihan. Para…

Jakarta- Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu dikelola secara modern, profesional, dan berkelanjutan saat mulai beroperasi secara luas pada Agustus 2026. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan proses rekrutmen manajer Kopdes…