-
Pemerintah Perkuat Akses Rumah Subsidi bagi Pekerja Berpenghasilan Tidak Tetap
Jakarta – Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif menegaskan pemerintah terus memperkuat akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BP Tapera bersama perbankan dan pengembang terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif agar masyarakat non-fixed income dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses rumah…
-
Kebijakan Rumah Sibsidi Diperkuat Demi Menjangkau Lebih Banyak MBR
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan sektor perumahan nasional guna memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Fokus kebijakan diarahkan pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kuota rumah subsidi, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan rumah layak bagi masyarakat merupakan bagian penting dari…
-
Memperluas Manfaat Rumah Subsidi untuk Kelompok Produktif
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Di tengah harga properti yang terus meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi, memiliki rumah masih menjadi impian yang sulit dijangkau bagi banyak kelompok masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan terbatas dan sektor informal. Padahal, hunian yang layak…
-
Rumah Subsidi dan Inovasi Kebijakan untuk Rakyat Kecil
Oleh : Garvin Reviano )* Program rumah subsidi terus menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menghadapi tantangan besar untuk memiliki hunian layak. Di tengah dinamika ekonomi global, kenaikan harga tanah, dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, pemerintah menghadirkan berbagai inovasi kebijakan agar masyarakat…
-
Presiden Prabowo Perkuat Ketahanan Pangan melalui Program Desa Nelayan
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan Program Desa Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran nelayan dalam penyediaan protein bagi masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu prioritas pemerintah. “Keinginan agar petani dan nelayan dapat merasakan hasil kerja yang lebih baik dan hidup lebih sejahtera,”…
-
Desa Nelayan Diperkuat untuk Menopang Ketahanan Pangan Nasional
Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa nelayan sebagai bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional dan memperkuat kedaulatan bangsa. Penguatan sektor perikanan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan protein masyarakat tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga…
-
Desa Nelayan dan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan Indonesia
Oleh: Segara Budi Wijaya)* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia justru memiliki modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui potensi laut dan masyarakat pesisirnya. Dalam konteks itulah, program pembangunan 5.000 desa…
-
Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Pesisir melalui Desa Nelayan
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia. Karena itu, pengembangan desa…
-
Presiden Prabowo Percepat Reformasi Birokrasi demi Perkuat Iklim Investasi
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi untuk memangkas berbagai aturan dan perizinan yang dinilai menghambat dunia usaha. Langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior dan pemerintah…
-
Presiden Prabowo Perangi Birokrasi Berbelit untuk Dorong Investasi Nasional
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2029. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan memberikan…
