-
Tren Kemiskinan Nasional Turun, Pemerintah Optimistis Capai Target 2027
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen…
-
Pemerintah Pastikan Penurunan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama 2027
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional tahun 2027. Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah…
-
Mengawal Program Pengentasan Kemiskinan 2027
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target…
-
Target Kemiskinan 2027 dan Arah Baru Keberpihakan Ekonomi Rakyat
Oleh: Salsabila Ayudya )* Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha…
-
BGN Manfaatkan Libur Sekolah untuk Audit Mutu dan Keamanan Pangan Program MBG
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga…
-
Pemerintah Audit Total Program MBG, Pastikan Tata Kelola Makin Bersih dan Terstandar
JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola program semakin baik, transparan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan melalui audit total terhadap seluruh dapur MBG dan penataan ulang sistem operasional selama masa libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan…
-
Pembenahan MBG demi Program yang Lebih Efisien, Bersih, dan Berkelanjutan
Oleh : Rivka Mayangsari *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui program ini, jutaan anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan angka…
-
Audit MBG dan Bukti Negara Serius Menjaga Gizi Anak Bangsa
Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan,…
-
Pemerintah Kunci Bunga KPR Subsidi FLPP, MBR Terlindungi dari Kenaikan BI Rate
Jakarta – Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap terjaga untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari dampak kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional. Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kepemilikan…
-
Capaian Penyaluran FLPP Tunjukkan Program Rumah Subsidi Bergerak Positif
Jakarta – Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2026. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini.…
