indopos

Oleh: Steffananda Ideo Putra *) Indonesia memiliki posisi geografis strategis, kekayaan mineral kritis, serta kepentingan ekonomi dan pertahanan yang semakin terhubung dengan persaingan global. Kondisi tersebut menciptakan peluang pembangunan sekaligus risiko pengumpulan informasi secara tidak sah oleh pihak asing. Penanggulangan spionase karenanya perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan, kesinambungan kebijakan, dan ketahanan nasional. Dalam…

Oleh: Rexi Ashrof *) Posisi geostrategis Indonesia yang membentang di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah nusantara sebagai titik sentral perhatian global dengan daya tarik geopolitik yang sangat tinggi. Keunggulan komparatif ini diperkuat oleh sumber daya alam yang melimpah, khususnya cadangan mineral kritis yang menjadi tulang punggung industri masa depan, serta dinamika proses…

Melimpahnya kekayaan sumber daya alam dan posisi geopolitik strategis menjadikan Indonesia sebagai sasaran strategis, hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, dalam sebuah tema besar dialog “Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang ditayangkan oleh siaran televisi swasta nasional. Edy Prasetyono mengatakan sumber kekayaan alam yang luar biasa, lalu…

JAKARTA — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kepentingan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman geopolitik dan perkembangan teknologi digital. Regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia terhadap pencurian informasi strategis dan intervensi asing, sekaligus menjaga prinsip demokrasi serta kepastian hukum. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, Ketua…

Jakarta – Pakar Hubungan Internasional yang juga Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI, Edy Prasetyono mengatakan Indonesia sangat berpotensi menjadi target spionase, karena posisinya strategis secara geografi. Kemudian strategis pula di dalam sumber kekayaan alam dan juga harus diingat proses-proses politik karena itu akan mempengaruhi kebijakan.. ”Oleh karena itu, bagi saya yang paling penting…

JAKARTA – Penguatan regulasi dan kapasitas keamanan siber menjadi perhatian dalam menghadapi perkembangan spionase serta potensi intervensi asing di era digital. Posisi strategis Indonesia, kekayaan sumber daya alam, dan meningkatnya pengelolaan informasi secara digital menuntut kesiapan negara dalam melindungi data serta kepentingan nasional. Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai posisi…

Jakarta – Posisi strategis dan kekayaan alam Indonesia dinilai sangat berpotensi menjadi target praktek spionase, mulai dari ancaman terhadap rahasia ekonomi dan industri hingga kelangsungan hidup negara, sehingga para pakar menilai Indonesia membutuhkan kerangka regulasi dan undang-undang yang komprehensif untuk merespons ancaman tersebut secara terpadu. Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI, Edy Prasetyono mengatakan…

Jakarta – Perkembangan teknologi digital dinilai mengubah pola spionase dan memperbesar tantangan perlindungan informasi strategis negara. Penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan kontraintelijen menjadi perhatian dalam upaya Indonesia menghadapi spionase serta intervensi asing. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan praktik spionase kini tidak lagi mengandalkan pengumpulan dokumen fisik. Data ekonomi, sosial, dan…

Jakarta – Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif ASEAN Study Center, Edy Prasetyono, menegaskan urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Spionase Asing sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta mengantisipasi ancaman intelijen asing yang semakin kompleks. Dalam dialog di stasiun TV swasta, Selasa (03/11), Edy menjelaskan bahwa…

Oleh: Bima Prasetyo* Pemerintah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya memastikan makanan yang diterima anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui memenuhi standar mutu serta keamanan pangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan…