indopos

Jakarta – Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melanggar. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebabkan karhutla di sejumlah provinsi. Prabowo menyatakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanah…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, pengembangan industri strategis, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama sekitar 250 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta 400 peserta Program Presiden…

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha dalam membangun kekuatan ekonomi Indonesia. “Kita akan berjaya bukan hanya kalau pengusahanya bersatu, tetapi kalau pengusaha dan Pemerintah bersama-sama, juga dengan BUMN, itu yang namanya Indonesia Incorporated,” ujar Airlangga. Airlangga juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia…

*) Oleh : Desi Astuti Ketahanan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan dunia usaha menjaga produksi, investasi, perdagangan, dan lapangan kerja. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok global, pemerintah dan pengusaha perlu memperkuat kerja sama. Pemerintah berperan menyiapkan arah kebijakan, infrastruktur, dan kepastian berusaha.…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Transformasi struktural perekonomian nasional menuju era modern yang mandiri dan berdaya saing global menuntut keberanian bangsa Indonesia untuk melakukan lompatan besar melalui pengembangan sektor industri masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai tambah tinggi. Di tengah arus disrupsi teknologi digital, transisi energi hijau, serta ketatnya persaingan rantai pasok global, pertumbuhan ekonomi nasional…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu sarana untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Melalui pengembangan klinik pratama dan apotek desa, koperasi diharapkan dapat mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan serta ketersediaan obat kepada warga, sekaligus melengkapi fasilitas kesehatan yang telah ada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pengembangan layanan…

Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan. Pemerintah menyiapkan dukungan regulasi sekaligus memastikan aspek keamanan, mutu, dan kelayakan layanan tetap menjadi perhatian utama. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memberikan diskresi terkait fasilitas penyimpanan obat di gerai…

Oleh : Antonius Utomo Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas pemerataan kebutuhan dasar hingga tingkat desa dan kelurahan. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana pelayanan yang mendekatkan obat kepada masyarakat. Melalui gerai obat, koperasi berpeluang membantu warga memperoleh obat yang…

*) Oleh: Arif Farhan Kusuma Akses terhadap layanan kesehatan yang dekat, terjangkau, dan bermutu masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama warga desa dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan medis. Jarak menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta biaya transportasi kerap membuat pemeriksaan dan pengobatan tertunda. Karena itu, rencana menghadirkan klinik pratama di gerai Koperasi…

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan kawasan rawan, peningkatan kesiapsiagaan petugas, serta penegakan hukum terhadap pelaku perorangan dan korporasi. Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan hutan.Pengawasan dilakukan melalui patroli lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), pemanfaatan citra satelit, dan pemeriksaan wilayah konsesi perusahaan. Pemerintah…