-
Prabowo Hadiri KTT BRICS Perdana sebagai Anggota Penuh, Soroti Perdamaian Global dan Isu Keamanan
Rio De Janeiro – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brasil, sebagai wakil Indonesia yang baru saja menjadi anggota penuh forum tersebut sejak awal tahun. Keterlibatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional, khususnya dalam isu-isu strategis seperti…
-
Diplomasi Progresif: Indonesia Tegaskan Posisi di BRICS BrasilOleh: Landres Octav Pandega *)
Keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025 menandai era baru dalam diplomasi luar negeri dan strategi pembangunan nasional. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli 2025, bukan semata ajang seremonial, melainkan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat suara Global South. Presiden Prabowo Subianto memimpin…
-
Indonesia Pertegas Diplomasi Global Lewat Kiprah Aktif di Forum BRICS
Oleh : Lina Kurniawati )* Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menandai lembaran baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025, forum ini menjadi debut Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Momentum ini bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan sebuah penegasan bahwa Indonesia…
-
Pemerintah Libatkan Multisektor dalam Penyusunan RUU KUHAP
JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-tang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum acara pidana nasional yang lebih adaptif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi…
-
RUU KUHAP Jawab Tantangan Zaman Hukum Acara Pidana
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana nasional dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Penyusunan RUU KUHAP…
-
RUU KUHAP Jawab Tantangan Zaman Hukum Acara Pidana
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana nasional dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Penyusunan RUU KUHAP…
-
RUU KUHAP sebagai Terobosan Menuju Keadilan Restoratif
Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini bukan hanya sekadar pembaruan teknis terhadap KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981, tetapi juga merupakan upaya serius dalam memperbarui paradigma hukum pidana…
-
Mitigasi Fiskal Pemerintah Bentuk Kesiapan Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana kesiapan yang matang dalam menghadapi munculnya dampak negatif dari adanya konflik di wilayah Timur Tengah melalui berbagai mitigasi fiskal yang terstruktur. Terkait hal tersebut, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Septia W, menegaskan bahwa pemerintah memang telah mengamati adanya…
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi
JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisasi dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air. Analis Kebijakan…
-
Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026
Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini…