indopos

SORONG — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua dengan mengembangkan potensi komoditas lokal dan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pembangunan sektor pertanian. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan Papua sekaligus membuka peluang bagi wilayah tersebut menjadi pemasok pangan bagi kawasan timur Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan berbagai sumber pangan…

Jakarta – Penguatan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah mulai dirasakan petani melalui meningkatnya produktivitas, kemudahan memperoleh sarana produksi, hingga membaiknya pendapatan. Capaian tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 yang mencapai 127,84, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian NTP menjadi salah satu indikator bahwa berbagai reformasi pertanian…

Jakarta – Kesejahteraan petani menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepastian harga, tata niaga yang lebih baik, hilirisasi komoditas, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian menjadi bagian penting agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor pangan. Guru Besar Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad…

SORONG — Pemerintah memperkuat produktivitas pertanian pangan di Papua melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketersediaan air. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya, untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, khususnya saat kondisi cuaca kering. Pembangunan JIAT menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas…

JAKARTA — Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi dan pasokan pangan nasional. Tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan perlindungan AUTP untuk 100.000 hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi jaring pengaman bagi petani menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir,…

Jakarta – Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga Harga Pokok Penjualan atau Harga Pokok Produksi (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, memperkuat penyerapan Bulog, serta mempertahankan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton. “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi petani dan dampaknya tercermin pada NTP nasional Juli…

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menegaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran merupakan fondasi utama dalam memperkuat posisi petani sebagai penopang utama perekonomian dan ketahanan pangan negeri. Usman juga mendesak agar pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi diperketat secara berkala, guna mencegah penyalahgunaan di tingkat bawah. “PT Pupuk Indonesia agar memperkuat…

Kinerja Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas ketersediaan pupuk dan harga gabah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mendapat apresiasi dari Organisasi pemuda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah menilai pengakuan ini mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diarahkan untuk menjaga ruang produksi pangan sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan tidak cukup berhenti pada…

Jakarta, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, beberapa waktu lalu. RUU ini menjadi salah satu upaya legislasi untuk mengatur persoalan agraria, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria. Dalam drafnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria turut memuat…