indopos

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi kualitas makanan yang disediakan bagi penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan operasional sesuai standar, sekaligus menjaga mutu makanan yang diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.…

Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional menjelang akhir tahun sekaligus evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan salah satu instrumen kebijakan negara untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan ini tidak sekadar memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola potensi dan menentukan prioritas pembangunan…

Wamena – Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Papua. Selain menjadi penerus kepemimpinan, pemuda diharapkan mampu mengambil bagian dalam penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pelestarian identitas budaya lokal. Keterlibatan aktif generasi muda dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Sekretaris…

Maybrat – Upaya memperkuat stabilitas keamanan di Papua Barat Daya terus dilakukan melalui operasi terukur dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Salah satunya ditunjukkan Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema yang berhasil mengamankan tiga anggota kelompok TPNPB-OPM Batalyon Aikum di Kampung Franeway, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat, Selasa (28/10/2026). Tiga orang yang diamankan masing-masing merupakan Komandan…

JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembahasan awal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kebutuhan hidup layak pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan target penyelesaian pembahasan tersebut setidaknya berlaku di tingkat kementerian sebelum…

Jakarta – Pemerintah memperkuat penegakan hukum di pasar modal melalui pemberian sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk menjaga integritas perdagangan sekaligus memulihkan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan, menyampaikan…

Oleh : Dani Setiawan )* Pemerintah kembali menghadirkan program Mudik Gratis untuk menyambut perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program yang disiapkan melalui sektor transportasi darat ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi pengeluaran perjalanan, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih terjangkau dan terorganisasi di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas menjelang libur akhir tahun. Dengan…

Oleh Hartini Sulistya )* Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerja sama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembentukan satuan tugas (satgas) bersama yang berfokus pada penelusuran aliran dana korporasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penegakan hukum lintas negara, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Melalui pertukaran…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Berbagai indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja, hingga kemampuan dunia usaha, menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan…