indopos

JAKARTA — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelibatan para ahli gizi, serta penyusunan riset berbasis data untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Kepala Badan Gizi…

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menindak pegawai yang melakukan pelanggaran dan menghentikan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan pegawai internal maupun pihak…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis yang kini diprioritaskan adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Kebijakan tersebut menjadi wujud keberpihakan pemerintah dalam memastikan seluruh…

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus tetap berjalan seperti biasanya tanpa mengganggu pos anggaran pendidikan. Pihaknya juga memastikan bahwa sekolah yang rusak bukan disebabkan oleh program MBG, sehingga program ini tidak bisa dijadikan kambing hitam atas masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak diberbagai daerah. Hal…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan melalui tahapan yang terukur. Pendekatan tersebut dilakukan agar implementasi putusan berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu proses penyusunan APBN maupun keberlanjutan program prioritas pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menjalankan putusan…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui penguatan rantai pasok pangan berbasis potensi lokal. Melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah mendorong agar kebutuhan pangan Program MBG dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan…

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemisahan anggaran ini wajib berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun setelah putusan dibacakan. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap menjalankan program prioritas ini dengan mengikuti skema dan kebijakan anggaran…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2026 tersebut diyakini mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara…

JAYAPURA – Pemerintah menetapkan Papua, khususnya Papua Pegunungan, sebagai prioritas utama dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan layanan pemenuhan gizi di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan daerah lain. Fokus pemerintah diarahkan pada percepatan pembangunan dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi…

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028. Purbaya menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG dan pendidikan tersebut. “Kita ikuti putusan MK, tahun 2028 kan,” kata Purbaya di Istana…