-
Pemerintah Daerah Komitmen Dukung Program Swasembada Pangan Nasional
Barito Utara, Kalteng — Pemerintah Daerah (Pemda) menegaskan dukungan total terhadap program swasembada pangan nasional yang kini menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa arah pembangunan Indonesia kini berfokus pada swasembada pangan,…
-
Pemerintah Terapkan Replanting Lahan dalam Program Swasembada Pangan
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan langkah-langkah untuk mencapai swasembada pangan pada 2027, dengan berbagai strategi untuk mempercepat pencapaiannya. Salah satunya adalah melalui replanting atau peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan industri perkebunan. Salah satu inisiatif penting dalam mewujudkan swasembada pangan adalah kolaborasi…
-
Kesiapan Infrastruktur Bendungan PastikanSuplai Air untuk Wujudkan Program Swasembada Pangan
Oleh: Safrudin Mu’is *) Pembangunan infrastruktur bendungan menjadi salah satu agenda utama dalammemastikan ketahanan pangan nasional. Pemerintah, melalui berbagai proyekstrategisnya, telah menunjukkan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembadapangan. Keberadaan bendungan tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi sektorpertanian, tetapi juga mendukung ekosistem energi terbarukan serta meningkatkankesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya bendungan yang siapdioperasikan, langkah konkret menuju kemandirian pangan semakin nyata. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai salah satu BUMN konstruksi, telahmenyelesaikan pembangunan dua bendungan strategis, yaitu Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah. Kedua bendungan ini akan segeradiresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diyakini mampu meningkatkanproduktivitas pertanian di wilayahnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur inisejalan dengan Asta Cita Presiden, yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa, termasuk dalam sektor pangan. Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwaBendungan Rukoh dirancang untuk mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektardengan pola tanam yang intensif, sehingga memungkinkan petani untukmeningkatkan hasil panennya secara signifikan. Sementara itu, Bendungan Jlantahakan mendukung suplai air bagi lahan seluas 1.494 hektar di Kecamatan Jatiyosodan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Dengan meningkatnya Indeks Pertanamandi daerah tersebut, produktivitas pertanian diharapkan dapat meningkat secaraberkelanjutan. Infrastruktur ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untukmendukung para petani dan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Selain sebagai sumber irigasi, kedua bendungan ini juga memiliki peran dalampenyediaan air baku dan energi. Seperti halnya Bendungan Rukoh mampumenyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik dan berpotensi menjadiPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 140 megawatt. Di sisi lain, Bendungan Jlantah dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik sertaberpotensi menghasilkan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 megawatt. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mendukungsektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketersediaan energi hijau. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN berupaya mendorong pembangunaninfrastruktur bendungan sebagai bagian dari strategi besar dalam mencapaiswasembada pangan. Pembangunan bendungan tidak hanya sekadar membangunwaduk air, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. PT Waskita Karya, sesuai dengan arahan pemerintah, turut memastikan bahwa proyek-proyek ini menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomiyang lebih luas bagi masyarakat. Selain Bendungan Rukoh dan Jlantah, PT Waskita Karya juga masih mengerjakanbeberapa proyek bendungan lainnya, seperti Bendungan Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, dan Karangnongko. Sepanjang tahun 2024, beberapa bendunganstrategis telah diresmikan, termasuk Bendungan Karian pada Januari, Margatiga danLeuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. Semua proyek ini menunjukkankeseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung ketahananpangan dan air. Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa dengan alokasi anggaran yang tepat, target swasembadaberas dapat dicapai dengan mudah. Pemerintah telah menyiapkan berbagaiinstrumen kebijakan, termasuk anggaran untuk Kementerian Pertanian danKementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang memastikan sawah dapat ditanamisecara optimal. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah tidak hanyamengejar swasembada dalam jangka pendek, tetapi juga memastikankeberlanjutannya dalam jangka panjang. Namun, keberlanjutan swasembada pangan tidak hanya bergantung padapembangunan infrastruktur bendungan. Khudori menekankan bahwa pemerintahjuga harus memastikan adanya anggaran yang cukup untuk menjaga produktivitaspertanian dari tahun ke tahun. Selain itu, penting bagi pemerintah untukmengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, seperti proyek food estate di Merauke. Fokus utama seharusnya pada peningkatan efisiensi lahan yang sudahtersedia sebelum membuka lahan baru. Dengan cara ini, keseimbangan antaraproduksi pangan dan pelestarian lingkungan dapat terjaga. Langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap lahanpertanian produktif. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian harusdikendalikan agar tidak mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Pemerintahharus memastikan bahwa setiap kebijakan terkait penggunaan lahan tetap berpihakpada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian juga perlu didukung oleh riset danpengembangan (R&D). Dengan inovasi di bidang pertanian, produktivitas lahandapat terus meningkat tanpa harus membuka lahan baru. Penguatan investasi di bidang penelitian pertanian perlu dilakukan agar Indonesia dapat menghasilkanvarietas unggul, teknologi irigasi yang lebih efisien, serta sistem pertanian yang lebihadaptif terhadap perubahan iklim. Keberhasilan proyek-proyek bendungan seperti Rukoh dan Jlantah menunjukkanbahwa pemerintah telah berada di jalur yang benar dalam memastikan ketahananpangan nasional. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, optimalisasi lahanpertanian, serta dukungan terhadap riset dan inovasi, Indonesia semakin dekatmenuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Pemerintah telah bekerja kerasuntuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian, dan dukungan penuh dariberbagai pihak akan semakin mempercepat pencapaian tujuan swasembada pangan. *) Peneliti dari Pancasila Madani Institute
-
Sinergi Pemerintah dan Kadin Wujudkan Swasembada Pangan
Oleh: Eleine Pramesti *) Swasembada pangan merupakan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan pangan semakin meningkat, pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berperan penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat, inovatif, dan berdaya…
-
Kunker Presiden Prabowo Tonggak Penting Hubungan Diplomatik Indonesia dan Negara Timteng
JAKARTA — Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sejak Rabu, 9 April 2025 menjadi tonggak yang sangat penting untuk semakin memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di sana. Kunker tersebut juga mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam memperluas jangkauan diplomatik, memperkuat kerja sama ekonomi, serta menavigasi tantangan geopolitik global…
-
Kunker Presiden Prabowo Hadirkan Penguatan Kerja Sama Strategis di Timur Tengah
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025. Lawatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas kerja sama ekonomi di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed Al…
-
Kunjungan Kerja Presiden Prabowo ke Timur Tengah Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025 lalu. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan diplomatik seremonial, melainkan menunjukkan arah strategis Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi internasional. Dengan memprioritaskan hubungan bilateral yang konkret, Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia siap mengukuhkan…
-
Mengapresiasi Upaya Presiden Prabowo Hadapi Dinamika Geopolitik Dunia Lewat Kunker di Timur Tengah
Oleh : Kenzie Al Ghifari )* Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dalam merespons dinamika geopolitik yang kian tak menentu di tingkat global. Kepala Negara langsung memimpin kunjungan kerja kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025. Lawatan tersebut bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan manuver strategis dalam mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam peta hubungan internasional…
-
Terapkan Triple Intervention, RI Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global dan Ancaman Tarif Trump
Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025. Kebijakan yang mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia dinilai dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi nasional, khususnya nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia (BI) langsung mengaktifkan strategi triple intervention guna menjaga stabilitas Rupiah.…
-
Dukungan Mengalir untuk Strategi Negosiasi RI Hadapi Tarif Trump
Jakarta – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Tarif tambahan hingga 32 persen terhadap berbagai produk, termasuk tekstil dari Indonesia, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekspor nasional. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah pihak dari pelaku industri hingga tokoh pemerintahan menyatakan dukungan terhadap langkah negosiasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.…