indopos

Oleh: Rendra Wicaksono* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini terus berkembang dengan memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hingga akhir Oktober 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima…

JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian kualitas makanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah munculnya kasus gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan…

JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan. Hingga akhir Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, melibatkan…

Oleh: Athallah Fauzi )* Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini menempatkan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang membantu memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang yang memenuhi kriteria. Namun, pelaksanaannya dirancang dengan tetap memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan…

Oleh: Reina Putri )* Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan teknologi finansial, hingga berbagai platform digital menciptakan aktivitas ekonomi yang perlu diimbangi dengan sistem perpajakan yang adaptif. Namun, optimalisasi penerimaan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah…

Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan dan dompet digital otomatis dikenai pajak. Pemerintah tetap menerapkan ketentuan berdasarkan jenis transaksi, objek pajak, serta karakteristik wajib pajak. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pelibatan perbankan, perusahaan…

JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk perlindungan nyata diberikan melalui pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis serta keharmonisan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap individu maupun korporasi mencerminkan sinergi yang kuat antara perlindungan alam, kepastian hukum, keselamatan warga, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah melalui…

Oleh: Bagas Nurahman)* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) salah satunya adalah melalui penetapan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap. Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Satyawan Pudyatmoko,…