Oleh: Feronika Jasin)* Di tengah tantangan perekonomian yang semakin berat, akses terhadap makanan bergizi menjadi salah satu isu utama bagi masyarakat. Kebutuhan gizi yang memadai sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas setiap individu. Namun, tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses makanan bergizi karena berbagai kendala, seperti harga yang terus melonjak dan kesulitan ekonomi. Sejumlah daerah…

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat industri penjaminan sebagai strategi utama dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Melalui akses permodalan yang lebih luas dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Terkait hal itu, Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian…

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam membangun desa, memberantas kemiskinan, dan meratakan perekonomian menunjukkan hasil positif. Lembaga The Republic Institute merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei tersebut menempatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sebagai menteri terbaik dalam aspek tersebut.…

Oleh : Karenina Lovita )* Pemerintah terus mengupayakan pemerataan ekonomi dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi digital. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM untuk berkembang lebih pesat…

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )* Pemerataan ekonomi terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah bersama lembaga keuangan berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, serta integrasi digital guna memastikan UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar…

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )* Pemerataan ekonomi terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah bersama lembaga keuangan berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, serta integrasi digital guna memastikan UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar…

Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menyebut efisiensi anggaran merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi. Didin menegaskan langkah Prabowo merupakan langkah korektif yang sangat diperlukan.…

Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini memungkinkan pergeseran anggaran dari pos kementerian ke program yang lebih prioritas. “Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas,…

Jakarta – Pemerintah terus menggalakkan kebijakan efisiensi anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah…

Jakarta – Dalam upaya mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran yang kurang produktif, ke sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah…