Category: Blog

  • Digitalisasi Bansos Upaya Pemerintah Salurkan Bantuan Transparan

    Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial (bansos). Salah satu terobosan penting yang kini dijalankan adalah transformasi digital dalam penyaluran bansos agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Langkah ini tidak hanya sekadar modernisasi teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah untuk menjamin masa depan jutaan keluarga Indonesia yang…

  • Digitalisasi Bansos Jadi Langkah Strategis Pemerintah Wujudkan Penyaluran Tepat Sasaran

    Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui langkah digitalisasi. Uji coba sistem digital bansos yang dilakukan melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk membuka ruang keterlibatan…

  • Pemerintah Pastikan Digitalisasi Bansos di Terapkan Secara Nasional

    Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) akan segera diterapkan secara nasional. Kebijakan ini diambil setelah uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan hasil yang positif dan dinilai mampu menjawab persoalan ketepatan sasaran, transparansi, serta efisiensi dalam distribusi bantuan.Selama ini, masalah klasik dalam penyaluran bansos adalah salah…

  • Sertifikasi Bukti Pemerintah Tingkatkan Kualitas MBG Sesuai Standar 

    Oleh: Yudhistira Wijaya)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, sejatinya merupakan salah satu upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidupanak-anak bangsa. Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan pemenuhangizi yang baik bagi generasi penerus, program ini memberikan makanan bergizisecara gratis kepada siswa-siswi sekolah.  Namun, di tengah program ambisius ini, sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitasMBG melalui pengawasan dan sertifikasi yang lebih ketat. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, berencana untuk meningkatkanpengawasan pada dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa dapur-dapur ini wajibmelengkapi diri dengan tiga jenis sertifikasi sebagai standar awal untuk menjaminkualitas pangan yang disajikan. Sertifikasi pertama adalah Sertifikat Laik HigieneSanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang memastikanbahwa fasilitas dan peralatan dapur memenuhi standar kebersihan yang ketat. Selanjutnya, dapur MBG juga harus memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi ini sangat penting karena berfokus padakeamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajianmakanan. HACCP bertujuan untuk mencegah potensi risiko yang dapatmembahayakan kesehatan anak-anak, seperti kontaminasi bakteri atau bahanberbahaya.  Ketiga, sertifikasi halal, yang diurus oleh Badan Penyelenggara Jaminan ProdukHalal (BPJPH), juga menjadi syarat bagi dapur MBG. Sertifikasi ini penting untukmemastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sesuai denganajaran agama dan tidak mengandung bahan yang tidak diinginkan. Pencapaian terbaru dalam program MBG yang patut diapresiasi adalahmeningkatnya jumlah dapur yang memiliki sertifikasi SLHS. Data KementerianKesehatan menyebutkan bahwa pada awalnya hanya 20 Satuan PengelolaanPangan Gugus (SPPG) yang memiliki sertifikat ini, namun kini jumlahnya sudahmencapai lebih dari 100 SPPG.  Pemerintah menargetkan agar semua dapur MBG di seluruh Indonesia bisamendapatkan sertifikasi ini dalam waktu satu bulan ke depan. Ini merupakan buktinyata bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas program ini danmemastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar amandan sehat. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempercepat proses sertifikasi dengandukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri KoordinatorBidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambildalam pengawasan program MBG dilakukan secara terbuka dan akuntabel.  Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya merasa yakin, tetapi juga melihatbahwa negara hadir dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Keberhasilansertifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjagakeamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada generasi penerus bangsa. Sertifikasi SLHS, HACCP, dan BPJPH adalah langkah-langkah yang sangat tepatuntuk meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di dapur-dapurMBG. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi orang tua yang anaknya ikut serta dalam program MBG, tetapi juga memberikan kepastian hukumbahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak telah melewati proses yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sertifikasi ini juga menjadialat ukur yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk menilai kualitasmakanan yang disajikan dalam program MBG. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi katalis untuk mendorong pengelola dapurdi seluruh Indonesia untuk lebih serius dalam menjaga kebersihan dan keamananpangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya insidenkeracunan makanan, seperti yang terjadi sebelumnya. Dengan adanya sertifikasiyang lebih ketat, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak hanyamemberikan gizi yang cukup, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan yang lebih luas. Program MBG yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 6.000 sekolah di seluruhIndonesia, diharapkan bisa memperluas cakupan dan meningkatkan kualitaspengelolaannya di masa depan. Pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlahdapur yang mendapatkan sertifikasi higienis hingga 9.000 SPPG dalam satu bulanke depan. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan komitmen nyata untukmemastikan bahwa setiap anak Indonesia bisa menikmati makanan yang bergizi danaman. Pencapaian ini sangat relevan dengan situasi terkini, di mana banyak sekolah di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pemenuhan gizi bagianak-anak. Dengan program MBG yang semakin berkualitas, pemerintah jugaberharap dapat menurunkan angka stunting dan masalah gizi buruk lainnya di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya tidak hanyameningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga masa depan bangsa yang sehatdan cerdas. Langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas MBG melalui sertifikasi yang lebihketat dan standar pengawasan yang lebih baik merupakan bukti nyata dari komitmenpemerintah dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Dengan adanyasertifikasi SLHS, HACCP, dan halal, diharapkan kualitas makanan yang diberikandalam program…

  • Perpres MBG Jadi Bukti Pemerintah Bergerak Cepat Jamin Gizi Anak Indonesia

    Oleh: Anggita Prameswari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memberi harapan besar bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi muda Indonesia. Program ini tidak hanya sekadar penyediaan makanan, melainkan sebuah strategi besar negara dalam membangun sumber daya manusia unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata…

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Melalui Sertifikat Dapur MBG

    JAKARTA – Pemerintah pusat memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Kebijakan ini digulirkan menyusul evaluasi menyeluruh pemerintah terhadap kualitas layanan MBG.. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penerbitan SLHS menjadi langkah strategis untuk memastikan…

  • Perpres Tata Kelola Pastikan Komitmen Pemerintah dalam Program MBG

    Jakarta – Pemerintah memastikan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjamin keberlanjutan, kualitas, dan keamanan program strategis yang menyasar jutaan anak Indonesia. Perpres tersebut tengah difinalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat, sebagai payung hukum…

  • Stimulus Ekonomi Perbesar Ruang Fiskal Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

    Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah pusat meluncurkan rangkaian stimulus ekonomi pada pertengahan September 2025 yang dirancang untuk memperbesar ruang fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Paket kebijakan itu mengkombinasikan penyaluran likuiditas melalui bank-bank negara, insentif fiskal untuk UMKM dan sektor pariwisata, serta program padat karya yang menyasar desa dan wilayah terdampak perlambatan ekonomi. Dalam…

  • Stimulus Ekonomi 2025 Perkuat Ketahanan Sosial dan Perekonomian Nasional

    Oleh: Alexander Royce*) Dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika ekonomi yang cepat berubah, pemerintah Indonesia meluncurkan Paket Ekonomi 2025, yang juga dikenal sebagaipaket 8+4+5, sebagai respon strategis untuk memperkuat ketahanan sosial danmempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp16,23 triliun, paket ini dirancang untuk mendorong investasi, memperluas lapangankerja, dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Paket Ekonomi2025 terdiri dari delapan program akselerasi untuk tahun 2025, empat program lanjutandi tahun 2026, dan lima program unggulan penyerapan tenaga kerja. Ia menjelaskanbahwa kombinasi kebijakan fiskal, insentif investasi, dan deregulasi menjadi instrumenpenting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligusmenciptakan lapangan kerja di sektor padat karya dan informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada target angkapertumbuhan semata, melainkan juga pada aspek pemerataan kesempatan kerja. Melalui kebijakan yang terukur, paket ini diharapkan bisa menjadi solusi nyatamenghadapi tantangan pengangguran dan ketidakpastian global yang terusberlangsung. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa stimulus ini tidak akanmenyebabkan defisit APBN melebar secara signifikan. Ia mempertegas bahwa alokasiprogram seperti bantuan pangan, magang lulusan baru, dan insentif fiskal telahdisiapkan dari ruang belanja yang ada, yaitu, optimalisasi penyerapan anggaran sisatahun berjalan, bukan dari tambahan hutang baru. Pernyataan ini memberi kepastian bahwa kebijakan ekspansif pemerintah tetapdijalankan dengan disiplin fiskal. Dengan begitu, kepercayaan investor tetap terjaga, sementara masyarakat bisa menikmati manfaat langsung tanpa khawatir adanya risikobeban utang yang berlebihan di masa depan. Sementara itu, Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Andry Asmoro, mengatakanbahwa paket stimulus 8+4+5 memiliki potensi besar dalam menyerap jutaan tenagakerja baru, terutama di sektor padat karya, sektor informal, dan di level pedesaan. Iamenilai bahwa program-program seperti bantuan langsung, insentif pajak, padat karyatunai, serta dukungan terhadap sektor perumahan, perikanan, dan perkebunan akansecara simultan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat struktur ekonominasional. Penilaian ini semakin menguatkan pandangan bahwa paket stimulus pemerintah tidakhanya relevan dalam jangka pendek, melainkan juga mampu menopang daya saingnasional dalam jangka panjang. Dengan basis konsumsi yang kuat dan dukungansektor produktif, ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin kokoh. Salah satu poin penting dari stimulus ini adalah dukungan langsung kepada masyarakatberupa bantuan pangan 10 kilogram beras untuk 18,3 juta rumah tangga, program “cash for work” bagi lebih dari 600.000 orang melalui berbagai proyek infrastruktur, serta perpanjangan pembebasan pajak bagi usaha kecil. Selain itu, pemerintah jugamenyiapkan insentif bagi pekerja sektor pariwisata yang menjadi salah satu pilarpemulihan pascapandemi. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menjaga pertumbuhanekonomi tetap berada di kisaran 5,2% pada tahun 2025, meski terdapat sinyalperlambatan di kuartal ketiga. Implementasi paket 8+4+5 ini dapat dipandang sebagai kebijakan keseimbangan(balance policy) yang berusaha menjaga antara sisi permintaan (demand-side) dan sisipenawaran (supply-side). Dari sisi permintaan, program bantuan pangan, cash-for-work, dan insentif pajak langsung ke rumah tangga akan menjaga daya beli kelompokmenengah ke bawah. Dari sisi penawaran, deregulasi, digitalisasi, dan investasi kesektor strategis seperti pertanian, perikanan, perumahan, dan perkebunan akanmemperluas kapasitas produksi dan nilai tambah industri domestik. Kebijakan ini bukan tanpa tantangan karena pelaksanaannya tetap membutuhkanperhatian serius. Tantangan yang dihadapi antara lain efisiensi pelaksanaan, kecepatanrealisasi anggaran, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pengawasan agar program inovatif benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Meski demikian, sejumlah narasumber menyatakan optimistis bahwa pemerintahmemiliki kapasitas untuk mengatasinya. Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menegaskanbahwa stimulus ini merupakan pemanfaatan sisa ruang belanja yang belum digunakansehingga tidak membebani defisit secara drastis. Dari perspektif makroekonomi, paket stimulus ini tidak hanya selaras dengan proyeksipertumbuhan nasional yang diperkirakan berada di kisaran 4,9 hingga 5,0 persensepanjang 2025, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Sinergikebijakan fiskal dan moneter serta stabilitas harga diyakini menjadi kunci agar stimulus berjalan optimal, sementara program-program seperti penyerapan tenaga kerja, magang bagi lulusan baru, bantuan pangan, dan pengurangan iuran JKK/JKM berperanpenting dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia sekaligus melindungimasyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan biaya hidup. Secara keseluruhan, Paket Stimulus Ekonomi 2025 merupakan strategi jangkamenengah yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional denganmemperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkokoh ketahananpangan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang tepat danpengawasan yang konsisten, kebijakan ini diyakini menjadi tonggak penting dalammewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan, sertamenegaskan komitmen pemerintah bahwa kemakmuran rakyat dapat dicapai melaluikebijakan yang terukur dan kerja nyata. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

  • Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi Kejar Target Pertumbuhan 2025

    Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan 17 paket stimulus ekonomi untuk periode 2025–2026 sebagai upaya mengejar target pertumbuhan dan memperkuat daya saing tenaga kerja nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana Kepresidenan Jakarta “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas kebijakan yang kita…