Oleh: Raka Wicaksana )* Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka produk domestik bruto, besarnya investasi, atau stabilitas indikator makroekonomi. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan justru paling nyata ketika tersedia pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu ukuran penting untuk…

Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran FLPP mencapai 177.161 unit per 9 Oktober 2026, atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini.…

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah akses hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diwujudkan melalui penguatan strategi percepatan program rumah subsidi, baik dari sisi penyaluran pembiayaan, penyederhanaan perizinan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian adalah prioritas utama…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, program perumahan nasional diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dimiliki dan ditempati masyarakat. Percepatan tersebut terlihat…

Oleh: Bagas Nurahman)* Program percepatan rumah subsidi menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak, nyaman, dan terjangkau. Melalui Program Tiga Juta Rumah, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan rumah, mempermudah akses pembiayaan, serta menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut terlihat…

JAKARTA — Pemerintah menetapkan subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp3.184.981 per jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kebijakan tersebut membuat rata-rata sisa pelunasan jemaah haji reguler turun menjadi Rp23.248.825, dari sebelumnya Rp26.433.806 pada 2026. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penurunan biaya tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap…

Jakarta – Pemerintah menetapkan skema pembiayaan haji 2027 yang lebih meringankan beban jemaah melalui pemberian subsidi langsung, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penyesuaian sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M ditetapkan sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, beban…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kabar baik datang bagi calon jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan berangkat pada 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Angka ini lebih rendah dibandingkan usulan awal pemerintah yang mencapai sekitar Rp107,34 juta. Yang paling terasa bagi…

Oleh: Bagas Nurahman)* Keberangkatan menuju Tanah Suci menjadi momen yang dinantikan masyarakat setelah melewati masa tunggu yang panjang. Pada 2027, calon jemaah haji mendapatkan kabar yang semakin melegakan setelah pemerintah bersama DPR RI menyepakati pemberian subsidi pelunasan sebesar Rp3 juta per jemaah. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian negara untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan calon…

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintah menyiapkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas mencapai 7 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pengembangan PLTN menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Hashim menyebut program…