-
Ombudsman RI dan Agrinas Kerjasama Awasi serta Audit Pelaksanaan Pembangunan KDMP
Jakarta – Pembangunan fisik dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini diperketat melalui mekanisme pengawasan dan audit berlapis lintas instansi guna mencegah penyimpangan (moral hazard) serta mengunci transparansi sejak tahap awal. Langkah pengawasan ini digalakkan seiring rampungnya pembangunan puluhan ribu unit gerai dan gudang Kopdes di seluruh Indonesia menjelang target operasional penuh pada Oktober…
-
Pemerintah Perkuat Ekonomi dan Kesehatan Desa, BPOM Kawal Produk Koperasi Merah Putih
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran dan fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus layanan kesehatan. Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, pemerintah memastikan bahwa penguatan ekonomi desa ini berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan ketat keamanan pangan dan obat-obatan yang beredar di jaringan koperasi tersebut.…
-
Kopdes Merah Putih Bukan Pesaing Warung Rakyat, Justru Perkuat Ekonomi Desa
Jakarta – Pemerintah memastikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggusur warung kelontong maupun mengambil alih pasar usaha masyarakat desa. Sebaliknya, pemerintah mendorong koperasi tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memperkuat usaha lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Pemerintah menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang menganggap Kopdes…
-
Topeng Perjuangan dan Air Mata Perempuan Jila
Oleh: Anak Pegunungan Papua Hati saya mendidih dan dada ini sesak luar biasa menyaksikan kelakuan biadab gerombolan bersenjata di tanah kelahiran kita sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka berkoar-koar menjual narasi suci tentang perjuangan kemerdekaan dan pembelaan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Namun, tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudari kita di Distrik Jila, Mimika, membuka topeng kemunafikan mereka…
-
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Wujud Pemerintah Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua
MAYBRAT – Perlindungan keselamatan masyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh kekerasan. Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat…
-
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Dukung Stabilitas Keamanan Papua
MAYBRAT – Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Papua. Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata dan mempertahankan situasi wilayah agar tetap terkendali. Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik…
-
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Stabilitas dan Pembangunan Tanah Papua
Oleh: Yohanes Wandikbo )* Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. Situasi yang aman memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pelayanan publik, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan…
-
Penindakan Komandan OPM di Maybrat Perkuat Perlindungan Masyarakat Papua
Oleh: Marthen Yikwa )* Perlindungan masyarakat, khususnya warga sipil, merupakan tanggung jawab penting negara dalam menjaga keamanan dan menciptakan kehidupan yang damai di Tanah Papua. Warga harus dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi tanpa dibayangi ancaman kekerasan. Karena itu, upaya aparat keamanan dalam menghadapi kelompok bersenjata perlu ditempatkan…
-
Prabowo Sahkan Perpres Ojol, Atur Tarif dan Jaminan Sosial
JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Regulasi yang disahkan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi landasan baru untuk menata ekosistem transportasi digital, termasuk ojek online (ojol), sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengemudi. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko mengatakan Perpres tersebut mencakup sejumlah…
-
Prabowo Rilis Perpres Ojol, Beri Kepastian bagi Pengemudi, Konsumen, dan Platform
Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online (ojol), konsumen, pelaku UMKM, dan perusahaan aplikator. Regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk membangun ekosistem transportasi digital yang lebih adil, transparan, aman, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan…