Jakarta — Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Regulasi yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut membawa ketentuan baru mengenai penghitungan upah minimum, termasuk penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan rentang indeks tertentu.
Dalam Pasal 137 hingga Pasal 139, undang-undang tersebut mengatur jenis upah minimum, kewenangan gubernur, serta dasar penghitungan upah. Penetapan upah minimum mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, sedangkan formulanya menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa mekanisme penetapan upah minimum 2027 sudah mengacu pada ketentuan tersebut. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada kepala daerah agar implementasi regulasi berjalan sesuai pedoman.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kemendagri, Senin (16/11/2026).
Yassierli menjelaskan, dalam masa transisi, terdapat ketentuan yang memberikan kepastian mengenai keberlanjutan aturan pelaksanaan sebelumnya. Pasal 310 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyatakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang baru.
Selanjutnya, Pasal 312 mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Artinya, masa transisi tidak dapat dimaknai sebagai penghentian seluruh ketentuan sebelumnya, melainkan sebagai periode penyesuaian regulasi dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap undang-undang baru.
Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyampaikan perhatian serikat pekerja terhadap penerapan formula pengupahan dan pelaksanaan ketentuan baru. Ia meminta agar pembahasan penetapan upah dilakukan melalui Dewan Pengupahan.
“Kami berharap Mendagri dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7, pembahasan harus masuk Dewan Pengupahan,” kata Said Iqbal.
Masukan tersebut menjadi bagian dari dinamika pembahasan yang perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Kejelasan aturan teknis, keterbukaan data, serta sosialisasi yang memadai menjadi penting agar tidak muncul perbedaan pemahaman selama masa transisi. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pengupahan 2027 diharapkan tetap memiliki landasan hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.