-
Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Indonesia
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan berkelanjutan. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah…
-
Pemerintah Pastikan Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih Tanpa Hambatan
Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan kesiapan dana dan aturan jelang beroperasinya 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pekan depan. Program ini disebut memasuki fase krusial, terutama dalam penetapan skema dan mekanisme pembiayaan yang akan mendukung operasional koperasi di seluruh Indonesia. “Kita sudah siap, tinggal cek tanah untuk lokasi pembangunan gudang dan gerai-gerainya. Setelah…
-
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Instrumen Utama Pemerataan Ekonomi Nasional
Oleh: Juanda Syah)* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi desa sebagai episentrum baru aktivitas ekonomi masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan melalui pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang diarahkan untuk tidak sekadar berperan sebagai lembaga penyalur kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi produktif di tingkat akar rumput.…
-
Dukungan Himbara Perkuat Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih
Oleh : Rivka Mayangsari*) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih kini memasuki babak baru dalam perjalanan strategisnya. Pemerintah bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan skema dan mekanisme pembiayaan bagi operasional ribuan koperasi di seluruh Indonesia siap berjalan. Langkah ini diharapkan memperkuat struktur ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kemandirian masyarakat di tengah tantangan…
-
Respon tuntutan 17+8, Pemerintah Reformasi Pajak Tingkatkan Penerimaan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, Pemerintah memberikan jawaban konkret atas tuntutan publik yang terangkum dalam agenda 17+8 dengan mendorong reformasi pajak secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara semakin optimal dan diarahkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Pemerintah dituntut untuk mendorong kepatuhan sejak dini melalui penegakan hukum yang konsisten, pelayanan perpajakan…
-
Reformasi Pajak Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat Sebagai Respon Terhadap Tuntutan 17+8
Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat. “Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang…
-
Sejumlah Elemen Apresiasi Penghentian Tax Amnesty Bagian dari Reformasi Pajak dan Respon Cepat 17+8
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah dan parlemen kini menghadapi dinamika penting dalam arah kebijakan fiskal. Wacana mengenai tax amnesty jilid III yang sempat masuk dalam daftar prioritas legislasi 2025 menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, maupun pelaku usaha. Sementara sebagian pihak menilai pengampunan pajak dapat menjadi jalan cepat untuk meningkatkan penerimaan…
-
Sinergi TNI-Polri Pastikan PSU Aman dan Kondusif di Berbagai Daerah
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Meski dinamika politik cukup tinggi, masyarakat tetap dapat menyalurkan hak pilih dengan tenang berkat sinergitas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan. Di Papua, personel Polres Sarmi bersama TNI menggelar patroli gabungan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…
-
Sinergitas TNI-Polri Sukses Kawal PSU Kondusif, Saatnya Masyarakat Terima Hasil Demokrasi
Oleh: Maria Nurwanto Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sukses digelar di Bangka Belitung menorehkan catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika politik yang cukup tajam, sinergitas antara TNI dan Polri kembali membuktikan perannya sebagai pilar utama penjaga stabilitas. Dengan pengawalan yang ketat namun tetap humanis, PSU berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan…
-
Sinergitas TNI–Polri Jamin PSU Aman, Masyarakat Tenang Salurkan Hak Pilih
Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi. Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di…