-
Pemerintah Hadir dengan Solusi, Fakta Membantah Narasi Indonesia Cemas
Oleh: Kurnia Sandi )* Adanya penyebaran narasi tagar #IndonesiaCemas yang mendominasi media sosial akhir-akhir ini nyatanya hanya semakin menambah kepanikan yang semu bahkan sama sekali tanpa dasar faktual. Alih-alih bahwa narasi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak ada datanya tersebut terjadi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiantojustru telah menghadirkan berbagai macam solusi yang sangat nyata untuk mampu menjawab banyaknya tantangan bangsa, bukan sekadar wacana pesimistis yang ditebar oleh segelintir pihak dengan kepentingan politis. Awal mula tersebarnya narasi…
-
Kejaksaan Tegaskan Proses Hukum Tom Lembong Transparan dan Berkeadilan
Jakarta- Kejaksaan Agung menegaskan bahwa vonis terhadap Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong dalam perkara korupsi impor gula merupakan hasil proses hukum yang sah dan transparan. Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti lalai dalam proses pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada 2015–2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan…
-
Vonis Tom Lembong Buktikan Supremasi Hukum Masih Berdiri Tegak
Jakarta – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, berjalan sesuai ketentuan tanpa campur tangan pihak eksekutif. Hal ini disampaikan menyusul vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom dalam perkara korupsi impor gula pada periode 2015–2016. “Yang jelas kami menghormati keputusan majelis hakim,” ujar Kepala Pusat Penerangan…
-
Vonis Tom Lembong Buktikan Penegakkan Hukum Tak Tebang Pilih
Oleh: Destin Putri )* Putusan pengadilan terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016 menjadi salah satu perhatian besar publik. Namun di tengah sorotan tersebut, pemerintah melalui lembaga peradilan tetap menegaskan komitmennya untuk menjalankan hukum tanpa tekanan dari pihak mana pun. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertindak murni berdasarkan fakta…
-
Proses Hukum Tom Lembong Tak Bisa Diintervensi Oleh Pihak Manapun
Oleh: Yusuf Ananta )* Putusan majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa proses hukum yang melibatkan Lembong telah berjalan secara sah, terbuka, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lembong merupakan hasil dari proses panjang. Tidak ada satu tahapan pun…
-
Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Esa Nissa )* Komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan kembali ditegaskan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya serius dalam memberantas korupsi, tetapi juga berupaya membangun kepastian hukum yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah siap…
-
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan komunikasi dengan para ketua umum…
-
Pemerintah Serius Kawal RUU Perampasan Aset Sebagai Instrumen Anti-Korupsi
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjerat pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana dan mengembalikannya ke negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan dilanjutkan setelah regulasi terkait,…
-
Pemerintah Fokus Perluas Akses Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat
Jakarta – Dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan perluasan akses lapangan pekerjaan melalui implementasi 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai sektor. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 270 ribu lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek hilirisasi menjadi…
-
Pemerintah Percepat Perluasan Lapangan Kerja Demi Indonesia Emas 2045
Oleh : Umar Adisusanto )* Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata menjadi demi menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan latar belakang tantangan pengangguran dan kebutuhan talenta terampil, upaya bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai pendekatan. Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Yassierli telahmerumuskan empat strategi utama dalam upaya menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pertama adalah optimalisasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi…