indopos

Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025. Kebijakan yang mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia dinilai dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi nasional, khususnya nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia (BI) langsung mengaktifkan strategi triple intervention guna menjaga stabilitas Rupiah.…

Jakarta – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Tarif tambahan hingga 32 persen terhadap berbagai produk, termasuk tekstil dari Indonesia, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekspor nasional. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah pihak dari pelaku industri hingga tokoh pemerintahan menyatakan dukungan terhadap langkah negosiasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.…

Oleh : Dirandra Falguni )* Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang impor dari lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia, kembali mengguncang stabilitas perdagangan global. Di tengah tekanan tersebut, Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak gegabah. Pemerintah justru mengambil pendekatan negosiasi sebagai langkah strategis yang dinilai lebih konstruktif dan menjanjikan dalam jangka panjang.…

Oleh: Rikcy Rinaldi Dinamika ekonomi global kembali diuji setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kini kembali menjabat, memutuskan untuk menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak tersebut sontak memicu kekhawatiran pasar dunia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski Trump menunda implementasi tarif tersebut selama 90 hari, pemerintah Indonesia tetap melakukan…

Papua Pegunungan – Aksi biadab kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membunuh sejumlah warga sipil di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Para korban diketahui berprofesi sebagai pendulang emas dan tidak memiliki kaitan dengan unsur militer. Tindakan keji ini dinilai sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk nyata…

JAKARTA – Pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada 5 hingga 8 April 2025, yang mengakibatkan tewasnya sebelas orang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut merupakan aksi teror yang sengaja dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.…

Oleh : Melki Douw)* Kekejaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyingkap wajah asli dari gerakan separatis bersenjata yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi perdamaian dan kemajuan Papua. Aksi-aksi brutal yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengkhianati semangat persatuan bangsa dan cita-cita kesejahteraan rakyat Papua. Tidak ada satu pun tindakan…

Oleh: Dominggus Alam *) Konflik berkepanjangan di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sipil. Kekerasan yang mereka lakukan, seperti penembakan, penyanderaan, dan ancaman terbukaterhadap aparat keamanan serta warga tak berdosa, bukan hanya melanggar prinsipkemanusiaan, tetapi juga menghambat upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Salah satu insiden terbaru adalah penembakanterhadap mantan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, sebuah aksi yang kembalimenegaskan betapa kejamnya metode yang digunakan oleh OPM. Kekejamansemacam ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat Papua yang sesungguhnya, melainkan tindakan segelintir pihak yang justru memperburuk kehidupan masyarakatyang mereka klaim perjuangkan. TPNPB-OPM kerap membungkus aksinya dalam narasi perjuangan kemerdekaan, namun realitas di lapangan jauh dari mulia. Korban utama dari kekerasan ini adalahrakyat Papua sendiri—guru yang mengajar anak-anak di pedalaman, tenaga medisyang berjuang menyelamatkan nyawa, hingga warga biasa yang hanya inginmenjalani hari dengan aman. Penembakan terhadap eks Kapolsek Mulia, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, adalah bukti nyata bahwa target mereka tidak terbatas pada aparat keamanan, tetapi juga siapa saja yang dianggapmenghalangi agenda mereka. Tindakan ini bukan sekadar kejahatan terhadapindividu, melainkan serangan terhadap stabilitas dan harapan masyarakat luas untukhidup damai. Pernyataan terbaru Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom yang menyebutkan kesiapan untuk “berperang melawan tentara Indonesia hingga dunia kiamat” semakin memperkeruh situasi. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal KristomeiSianturi menyebut tantangan perang TPNPB-OPM hanyalah propaganda sematayang ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat sipil. Menurut Brigjen Kristomei, sikap militan ini bukanlah strategi perjuangan yang konstruktif, melainkan upayauntuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di tengah rakyat Papua. Narasi perangyang mereka gaungkan tidak hanya menunjukkan sikap penolakan terhadap dialog, tetapi juga ketidakpedulian terhadap dampak nyata yang dirasakan oleh wargasetempat. Kita harus tegas menyatakan bahwa kekerasan bukan solusi. Aspirasi politik atausosial, betapapun sahihnya, dapat disuarakan melalui saluran damai dan demokratis—bukan dengan senjata yang hanya melahirkan penderitaan. Meskipun seringdikritik atas pendekatan keamanannya di Papua, pemerintah telah menunjukkankomitmen untuk memperbaiki kondisi di wilayah Papua melalui kebijakan otonomikhusus, pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua, serta peningkatanakses pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, kelompok seperti OPM justru kerapmenargetkan proyek-proyek tersebut. Insiden penyerangan terhadap pekerja proyekTrans Papua di masa lalu adalah bukti kontradiksi antara retorika “pembebasan” yang mereka usung dan realitas kehancuran yang mereka tinggalkan. Masyarakat Papua berhak hidup dalam damai, bebas dari ancaman dan ketakutan. Kekejaman OPM tidak boleh dibiarkan menjadi narasi dominan yang membayangi kehidupan sehari-hari. Dunia internasional, termasuk organisasi hakasasi manusia, perlu mengambil sikap tegas dengan mengutuk tindakan kekerasanyang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini. Selama ini, sorotan sering kali hanyatertuju pada respons pemerintah atau aparat keamanan, sementara pelanggaranyang dilakukan oleh OPM cenderung luput dari perhatian media. Padahal, perdamaian sejati di Papua hanya dapat tercapai jika OPM bersedia meletakkansenjata dan memilih jalan dialog serta rekonsiliasi. Propaganda intimidasi yang disebarkan OPM, sebagaimana disebutkan oleh pihak TNI, juga menunjukkan bahwa tujuan mereka bukan semata-matakemerdekaan, melainkan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh melaluiketakutan. Ini terlihat dari pola serangan mereka yang sering kali tidak memilikitarget strategis yang jelas, tetapi lebih bertujuan untuk menciptakan teror. Dalamkonteks ini, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Anak-anakkehilangan akses pendidikan karena sekolah ditutup akibat konflik, keluargatercerabut dari kampung halaman mereka, dan perekonomian lokal terhenti karenaketidakstabilan. Jika OPM benar-benar peduli pada rakyat Papua, mengapa justrurakyat yang mereka jadikan korban. Sebagai satu bangsa, kita perlu memperkuat solidaritas dengan rakyat Papua.Memastikan keadilan sosial terwujud dan membangun kepercayaan adalah langkahpenting untuk meredam konflik. Pemerintah terus mendorong pendekatan yang lebihinklusif, melibatkan tokoh masyarakat adat, agama, dan pemuda Papua dalamproses pengambilan keputusan. Hal ini sebagai bentuk demokrasi dan pengakuanatas eksistensi masyrakat Papua dalam bingkai NKRI. Namun, lagi-lagi OPM selalumenciptakan teror dengan alibinya menjaga Papua. Padahal OPM sendiri yang menjadi problematik dalam perwujudan Papua damai. Kekejaman OPM harus dilawan dengan narasi kemanusiaan yang lebih kuat,bahwa setiap nyawa berharga, dan tidak ada ideologi yang dapat membenarkanpengorbanan rakyat tidak bersalah. Mari kita bangun Papua yang damai, bukandengan darah dan peluru, tetapi dengan tangan terbuka, hati yang penuh harapan, dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kekerasan hanya akan melahirkanluka baru, sementara perdamaian menawarkan jalan keluar bagi semua pihak. *) Pemuda Papua Peduli Perdamaian – Asosiasi Anak Papua Barat

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya untuk membuka jalur negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini diambil untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Trump terhadap 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai turut mendorong pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan…

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, akibat kebijakan tarif tinggi Trump tersebut menyebabkan tekanan pada perekonomian global hingga termasuk nilai tukar Rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski Amerika Serikat merupakan mitra dagang…