indopos

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga akhir tahun, puluhan ribu warga…

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, jangkauan layanan, maupun dampak sosial ekonomi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi penanda bahwa pembangunan gizi nasional dijalankan secara adil dan kontekstual, terutama bagi daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua. Kepala Badan…

Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dirancang untuk memperkuat perlindungan warga negara dalam seluruh proses penegakan…

Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah. Menanggapi…

JAKARTA – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai tidak melanggar hak-hak warga negara. Sejumlah pemangku kepentingan menegaskan, dua regulasi tersebut justru menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut KUHAP…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pejabat negara. Kritik tetap dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menepis kekhawatiran publik mengenai potensi…

Oleh :  Nadia Khalifa )* Kehadiran negara di tengah masyarakat Aceh kembali menemukan relevansinya pada momentum pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk tidak sekadar hadir secara simbolik, melainkan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan berkelanjutan, menyentuh kebutuhan riil warga, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat…

Oleh : Rizy Aprilia )* Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh menuai apresiasi luas dari masyarakat. Setelah bencana alam yang sempat melumpuhkan aktivitas warga, berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berjalan cepat dan terkoordinasi. Perbaikan rumah rusak, fasilitas umum, akses jalan, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih menjadi bukti nyata kehadiran negara…

Aceh Tamiang – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah memasuki tahap percepatan rekonstruksi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat. “Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan adalah urusan reskonstruksi. Artinya, infrastruktur akan…

BANDA ACEH — Tokoh masyarakat Aceh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menyiapkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai pembentukan lembaga khusus rehab–rekon menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya dampak bencana yang bersifat lintas wilayah dan sektor. Nasruddin mengatakan, kompleksitas persoalan pascabencana…