indopos

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Upaya ini dinilai penting untuk memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Fokus pembenahan diarahkan pada peningkatan transparansi,…

Jakarta – Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional melalui skema ekspor satu pintu SDA guna meningkatkan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi nilai ekspor. Kebijakan tersebut dituangkan dalam PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskala besar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar…

Oleh: Putu Mahendra)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sejalan dengan…

Jakarta – Guna memastikan manfaat optimal tersalurkan dengan tepat, Pemerintah terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala dan penguatan pengawasan di lapangan. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa efisiensi ketat pada…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyesuaian anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Menteri…

Oleh: Narasoma Widjaya Komitmen memperkuat pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui sinergi lintas lembaga yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), DPR RI, hingga pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah tuntutan masyarakat akan…

Oleh: Bintang Perkasa Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memulai kajian tata kelola Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional harus dilakukan sejak…

JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan melalui instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, pungutan liar (pungli), dan praktik beking ilegal yang selama ini menjadi hambatan bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidatonya di hadapan DPR RI…

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara yang terlibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas, termasuk oknum TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.…