-
Dibarengi Paket Stimulus Ekonomi, Kenaikan PPN 1% Perkuat Pendapatan Negara
Jakarta – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang akan diberlakukan mulai 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pembangunan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keputusan ini sudah dipertimbangkan “demi APBN” dan “bukan membabi buta”. Menurutnya, PPN di Indonesia…
-
Stimulus Ekonomi Solusi Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditejen Pajak), Dwi Astuti mengatakan , hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk. “Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Juga subsidi listrik,…
-
Menko Perekonomian Airlangga: Kenaikan PPN 1 Persen, Pemerintah Hanya Ikuti Amanah Undang – Undang
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah hanya ikuti amanah undang – undang terkait kenaikan PPN 1 persen. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bukanlah keinginan pemerintah. “Pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat…
-
Berpihak Kepada Masyarakat, Penyesuaian PPN 1% Demi Membiayai Subsidi dan Bansos
JAKARTA — Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, bertujuan memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta menjaga stabilitas APBN. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak merupakan instrumen penting pembangunan dengan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini mendasari penerapan PPN 12% yang selektif. “Keadilan adalah di…
-
Pemerintah Pastikan Gedung Legislatif di IKN Dibangun Awal Tahun 2025
Oleh : Andi Mahesa )* Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur semakin menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu yang mendapatkan perhatian publik adalah jaminan dari pemerintah bahwa gedung legislatif di IKN akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Ini merupakan bagian dari rencana besar untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke IKN, sekaligus…
-
Prabowo-Gibran Dorong Pemerataan Ekonomi dengan Program Pemberdayaan Desa
Oleh : Rivka Mayangsari*) Indonesia, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus merata hingga ke pelosok negeri. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui visi Indonesia maju…
-
Pemerintah Jamin Kesiapan Infrastruktur Hadapi Libur Nataru
Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )* Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momen yang dinanti-nanti banyak orang. Namun, momen ini juga seringkali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal mobilitas dan kelancaran arus transportasi. Untuk itu, pemerintah menjamin kesiapan infrastruktur agar liburan tahun ini berjalan lancar dan aman. Mulai dari transportasi darat, laut, hingga…
-
Pemerintah Pastikan Libur Nataru Berjalan Aman dan Terkendali
Oleh : Aristika Utami )* Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi salah satu momen yang ditunggu masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, tingginya mobilitas masyarakat memunculkan potensi kepadatan lalu lintas yang signifikan. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan kelancaran transportasi di seluruh…
-
Bersama Jaga Situasi Kondusif Jelang Sidang Sengketa Pilkada
Oleh: Nurul Janida )* Situasi politik dan sosial jelang sidang sengketa Pilkada 2024 menjadi perhatian serius berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima ratusan permohonan sengketa hasil Pilkada yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sidang perdana untuk perkara-perkara ini dijadwalkan dimulai awal Januari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, mengatakan bahwa integritas lembaga peradilan harus…
-
Jaga Persatuan dan Ketertiban Pasca Penetapan Hasil Pilkada 2024
Jakarta – Menjelang pengumuman resmi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Desember mendatang, Polri dan berbagai pihak mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi yang telah berjalan. Ajakan ini disampaikan guna memastikan situasi tetap kondusif dan mendorong stabilitas nasional.Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Tjahyono…
