-
Pentingnya Komitmen Bersama untuk Menjaga Kondusivitas Pasca Pilkada
Oleh: M. Jumadi Ihsan *) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia yang kerap menjadi barometer bagi stabilitas politik dan sosial bangsa. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya memunculkan dinamika kompetisi, tetapi juga membawa potensi polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada menjadi tugas bersama yang memerlukan…
-
Pemerintah Berikan Paket Stimulus Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Terdampak Penyesuaian PPN 1%
Oleh : Rivka Mayangsari*) Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun terdapat rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 Januari…
-
Kenaikan PPN Tidak Berdampak Signifikan terhadap Inflasi
Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan. Menurut Ferry,…
-
Semua Pihak Harus Berperan Aktif dalam Jaga Kondusivitas Pasca Pilkada
JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar di seluruh Indonesia. Kondusivitas pasca Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan hasil pemilihan dapat diterima oleh semua pihak. Ketika situasi pasca Pilkada tidak kondusif, hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kekerasan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu,…
-
Mendukung Langkah Tegas Pemerintah Bersihkan Ruang Digital dari Konten Judi Online
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya memberantas konten judi online di ruang digital Indonesia. Sejak 2017 hingga 17 Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten judi online telah berhasil ditindak. “Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, kami telah menindak 122.699 konten, akun, dan situs perjudian online melalui aduan masyarakat, laporan lembaga, serta…
-
Lindungi Masyarakat, Pemerintah Telah Blokir Jutaan Situs Judol
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas perjudian online yang telah meresahkan masyarakat. Hingga 17 Desember 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menindak 5,4 juta konten perjudian, termasuk situs dan akun media sosial yang terafiliasi. Plt. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawati, menjelaskan bahwa langkah aktif terus dilakukan. “Pada periode…
-
Bussines Matching Jadi Salah Satu Kunci Penguatan UMKM Era Prabowo-Gibran
Jakarta – Dalam upaya mempercepat peningkatan ekonomi nasional, Business Matching terbukti menjadi salah satu kunci penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kegiatan ini, UMKM diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar, investor, hingga lembaga keuangan. Hal ini membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang lebih pesat di pasar lokal…
-
Penindakan Tegas Terhadap Sindikat Narkoba, Aparat Gencar Lakukan Penegakan Hukum
Jakarta – Kepolisian Republik Indoensia (Polri) terus menggencarkan upaya pemberantasan sindikat narkoba dengan penindakan tegas terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam sebulan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil mengungkap tiga kasus besar. Tiga kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah, yaitu Jawa Barat, Bali, dan Jakarta. “Dalam hal ini mungkin kami sampaikan…
-
Kenaikan PPN 1% Tidak Berdampak Negatif: Pemerintah Pastikan Kebutuhan Pokok Masyarakat Terlindungi
Jakarta – Sejumlah pihak menyambut positif rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% pada tahun 2025, yang akan memperkuat penerimaan negara dan mendukung program pemerataan ekonomi. Meskipun terjadi kenaikan, sejumlah barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan…
-
Pemerintah Terapkan Kenaikan PPN 1% dengan Asas Keadilan dan Gotong Royong
Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% mulai tahun 2025. Kebijakan ini didasarkan pada asas keadilan dan gotong royong, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld,…
