indopos

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui berbagai strategi mitigasi menghadapi musim kemarau 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penerapan teknologi pertanian adaptif melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi keterbatasan ketersediaan air. Melalui…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang mulai menguat di berbagai wilayah. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan sarana produksi pertanian, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga dan pasokan pangan nasional tetap aman. Komitmen tersebut tercermin dari…

Oleh Tania Yuliarahmi )* Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman musim kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemarau berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu,…

*) Oleh: Gavin Asadit Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian nasional. Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna memastikan produksi pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut dinilai semakin penting karena…

Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan aset negara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Melalui aturan baru tersebut, pemerintah membuka peluang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada holding investasi yang menjalankan kegiatan usaha untuk…

Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026. Regulasi tersebut merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas organisasi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara. Dalam pertimbangan aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perubahan dilakukan untuk memperkuat kewenangan…

Oleh: Adnan Firdaus )* Pemerintah terus memperkuat fondasi pengelolaan investasi nasional melalui penyempurnaan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas kelembagaan,…

Oleh: Riki Septiawan )* Pemerintah terus memperkuat tata kelola investasi nasional melalui penyempurnaan regulasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 yang memberikan ruang lebih luas bagi Danantara untuk memperkuat struktur holding investasi dan holding operasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Regulasi baru ini…

Oleh: Firly Tsaqila )* Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitas ekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatan…

Oleh: Satria Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen…