indopos

Oleh: Rani Wulandari )* Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, energi, dan pengembangan industri. Kehadiran Presiden Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Rusia.…

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan dan investasi berkelas dunia melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berbeda dengan pusat keuangan di negara lain, PFII dirancang dengan konsep financial hub plus yang tidak hanya menjadi tempat berputarnya modal, tetapi juga terhubung langsung dengan potensi ekonomi riil,…

Jakarta – Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disiapkan menjadi mesin baru untuk menggerakkan investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan pusat keuangan berstandar global, pemerintah menargetkan PFII mampu menarik modal produktif, memperluas pembiayaan sektor riil, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pembangunan PFII merupakan langkah strategis…

*) Oleh: Ahmad Zulfikar Persaingan memperebutkan modal global semakin ketat di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung cepat. Investor internasional tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas, kemudahan investasi, serta kualitas ekosistem keuangan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia membutuhkan instrumen baru yang mampu mempertemukan kekuatan ekonomi domestik…

Oleh : Wisnu Arta )* Indonesia tengah memasuki fase penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kehadiran PFII bukan sekadar membangun kawasan keuangan baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Dengan memperluas akses terhadap…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Ketentuan yang berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) mulai 1 September 2026 tersebut memberikan relaksasi bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria. Melalui skema baru ini, eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan…

Jakarta – Pemerintah memberikan relaksasi terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi sebagian eksportir sektor pertambangan. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang memenuhi kriteria tertentu untuk menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan, dibandingkan ketentuan umum sebesar 100 persen selama 12 bulan. Fasilitas tersebut mulai…

Oleh: Juniansyah Putra)* Devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pengelolaan devisa di dalam negeri dapat memperkuat likuiditas valuta asing, mendukung stabilitas makroekonomi, serta menyediakan ruang pembiayaan bagi investasi dan hilirisasi sumber daya alam. Namun, kebijakan DHE SDA harus mampu menjawab dua kepentingan secara bersamaan, yakni…

Oleh: Bagas Nurahman)* Kebijakan pemerintah dalam menata Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara penguatan devisa nasional dan daya saing ekspor sektor pertambangan. Melalui penyesuaian ketentuan yang lebih fleksibel, pemerintah memberikan ruang bagi eksportir untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anggaran tahun 2027 digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penguatan sistem pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting dari pembenahan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program MBG…