indopos

Oleh: Dhita Karuniawati )* Di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat, isu ketahanan dan kedaulatan pangan semakin menegaskan pentingnya kesiapan setiap negara dalam memastikan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi secara mandiri. Indonesia menunjukkan ketangguhan dengan menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Ketahanan pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai fondasi utama…

Oleh : Gavin Asadit )* Konflik global yang masih berlangsung pada tahun 2026 di sejumlah kawasan dunia terus memberikan tekanan terhadap stabilitas pangan internasional. Perang berkepanjangan, ketegangan geopolitik antarnegara, serta gangguan rantai pasok global berdampak langsung pada produksi dan distribusi komoditas pangan strategis. Sejumlah negara produsen utama mengambil langkah pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan dalam…

JAKARTA – Di tengah eskalasi geopolitik global dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Proyeksi neraca pangan hingga akhir April 2026 menunjukkan surplus sejumlah komoditas strategis, sekaligus menjadi bantalan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan posisi stok dan produksi…

Jakarta – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan ancaman global terhadap rantai pasok pangan dunia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Salah satu bukti konkret capaian tersebut terlihat dari pelepasan ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke tiga negara, yakni Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Menteri Pertanian Andi…

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama perusahaan aplikator transportasi daring memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir pada Idul Fitri 2026. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan aplikator guna membahas mekanisme penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ojol…

Jakarta – Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) pada Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kontribusi ratusan ribu mitra pengemudi dalam menopang ekonomi digital nasional. Di tengah dinamika global, langkah tersebut dinilai sebagai terobosan progresif yang memperkuat perlindungan sosial berbasis kemitraan. Pemerintah menegaskan bahwa skema ini…

Oleh: Alexander Royce*) Transformasi ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan jutaan pekerja sektor informal berbasis aplikasi atau gig worker. Di antara mereka, pengemudi ojek online (ojol) menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang, terutama di momen-momen krusial seperti Ramadan dan Idulfitri. Tahun ini, kabar mengenai pencairan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para…

Oleh: Asep Faturahman)* Kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online tidak hanya menjadi kabar baik menjelang Idulfitri, tetapi juga mencerminkan babak baru dalam evolusi perlindungan pekerja platform di Indonesia. Peningkatan nilai BHR, percepatan waktu pencairan, serta penyusunan regulasi khusus pekerja platform menunjukkan bahwa negara semakin adaptif dalam merespons perubahan lanskap ketenagakerjaan di…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis terbaru adalah kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perbankan dan mempercepat laju ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan…