indopos

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor. Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras. Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan…

Oleh: Dara Afmajaya )* Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah. Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika…

Oleh: Zikry Pangestu Hanif )* Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasokpangan,…

Jakarta — Pemerintah menetapkan skema kompensasi bagi korban bencana di wilayah Sumatra sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan yang adil, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana alam yang terjadi secara berulang. Penetapan…

Jakarta – Pemerintah pusat memastikan penyaluran kompensasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Skema bantuan tersebut telah ditetapkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana…

Oleh: Dirman Alaika Soleh (* Upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase yang semakin konkret melalui penetapan skema kompensasi bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini menandai langkah strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang semakin intens di kawasan Sumatra, langkah pemerintah ini merupakan bukti hadirnya…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Bencana alam, khususnya banjir bandang dan tanah longsor, sering kali menghadirkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan material, bencana juga merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam di hati keluarga korban. Namun, di tengah kesedihandan kesulitan yang dihadapi para korban, ada secercah harapan yang diberikan oleh negara. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama korban bencana, kembali ditegaskan dengan penyaluran kompensasi yang sangat berarti. Pada Januari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia melalui kerja samadengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, telah menyalurkan dana santunan kepada 355 ahli waris korban yang meninggalakibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Santunan sebesar Rp15 juta per korban meninggaldunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat adalah bagian dari upaya pemulihan bagikeluarga yang ditinggalkan. Penyaluran kompensasi ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata kepadawarganya, khususnya mereka yang terdampak bencana alam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran dana santunan ini akan terusberlanjut, bahkan jumlah penerima santunan berpotensi bertambah seiring proses validasi data yang sedang dilakukan. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amran menjelaskan bahwa proses validasi data ini penting untukmemastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tepatwaktu. Validasi melibatkan berbagai lembaga, seperti BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik, untukmemastikan data yang digunakan adalah data yang sah dan sesuai. Amran menargetkan bahwa proses validasi data ini akan rampung paling lambat tanggal 31 Januari 2026, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada para korban. Selain santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia, pemerintah juga telahmenetapkan skema kompensasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Kerusakan ringan pada rumah akan mendapatkankompensasi sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan beratsebesar Rp60 juta. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupauang untuk perbaikan perabotan rumah tangga dan peningkatan ekonomi keluarga, masing-masing sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.…

Jakarta — Danantara menegaskan komitmennya dalam mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi tinggi. Inisiatif ini tidak hanya menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga membuka potensi ekonomi baru yang berkelanjutan. Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management Fadli Rahman mengungkapkan fokus Danantara Indonesia adalah…

Jakarta — Pemerintah semakin memperkuat langkah strategis dalam menghadapi krisis sampah yang selama puluhan tahun menjadi tantangan serius di berbagai wilayah. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), program modern Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) digalakkan sebagai solusi nasional yang relevan dan maju, menjawab urgensi lingkungan sekaligus mendorong ketahanan energi hijau. Inisiatif…

Oleh: Sjaichul Anwari)* Pada tahun 2026, Danantara Indonesia semakin mempertegas komitmennya untukmentransformasikan krisis sampah nasional menjadi peluang energi bersih melaluiproyek pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WtE), dengan target groundbreaking pada kuartal II-2026.  Langkah strategis ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi tetapi jugamenunjukkan bagaimana pengelolaan limbah dapat menjadi bagian tak terpisahkandari agenda ekonomi hijau nasional. Saat ini proyek tersebut berada pada tahapseleksi mitra hingga persiapan kontrak dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Danantara menetapkan kriteria ketat bagi calon mitra proyek WtE. Dari sisikapabilitas teknis, peserta harus memiliki pengalaman mengoperasikan fasilitas WtEdengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Di samping itu, mitra juga diwajibkanmemiliki rekam jejak terbukti dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit WtE.  Lead of WtE Danantara Investment Management, Fadli Rahman mengungkapkan, fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko. Fokus tersebut menjadi penting untukmemastikan WtE dapat berjalan denga naman, berkelanjutan, dan diterimamasyarakat sebagai solusi pengelolaan sampah nasional. Ia menegaskan, keberhasilan WtE sangat ditentukan oleh kualitas tata Kelola sejaktahap perencanaan awal, bukan hanya sekadar memilih teknologi yang digunakan. Selain tata kelola, Danantara juga memastikan teknologi yang digunakan paling mutakhir, namun juga tepat serta sejalan dengan standar perlindungan lingkungandan kesehatan publik. Menurut Fadli, Indonesia tidak akan lagi menggunakan teknologi incinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator yang dilengkapi sistem penyaringanberlapis untuk menangkap residu emisi agar kualitas udara yang diepas memenuhistandar kesehatan internasional dan rujukan WHO. ‘ Mengingat sudah dekat waktu groundbreaking, Fadli menyampaikan, saat ini ada 4 kabupaten/kota yang siap untuk peletakan batu pertama proyek WtE di akhir kuartalI-2026. Lokasinya antara lain Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi. Danantaranantinya akan mengumumkan mitra yang akan bekerja sama dengan keempatkabupaten/kota tersebut. Selain itu, Danantara juga akan kembali melakukan proses pemilihan mitra dalamwaktu dekat yang melibatkan 6 kabupaten/kota, yang juga sudah menyatakankesiapannya dalam proyek WtE. Meski baru 10 kabupaten/kota, Fadli mengapresiasiproyek ini bisa dimulai dengan cepat mengingat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan SampahMenjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan baru terbitOktober 2025 lalu.  Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 (PembangkitListrik Tenaga Sampah) PLTSa hingga tahun 2029, dengan tujuh unit yang akandibangun pada 2026. Setiap PLTSa dirancang untuk mengolah 1.000 ton sampahper hari dan menghasilkan 20 MW listrik.  Dalam Perpres 109 Tahun 2025, pemerintah menetapkan kebutuhan investasisekitar Rp 2-3 triliun per unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dollar Amerika Serikat per kWh guna meningkatkan kelayakanfinansial proyek dan menarik minat investasi swasta. Pada 2025, Tenggara Strategics mengeluarkan kajian mengenai PengolahanSampah Menjadi Energi Listrik sebagai respons terhadap Perpres Nomor 109 Tahun2025. Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman mengatakan, sejak adanya PSEL negara seperti Swedia hanya membuang kurang dari satupersen sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Singapura juga mengandalkan empat fasilitas WtE untuk mengurangi volume sampah hingga 90 persen, sedangkan China telah meningkatkan jumlah pembangkitlistrik tenaga sampah menjadi 696 unit dan mencapai rasio pengolahan sampah 100 persen melalui PSEL. Ia menambahkan, PSEL bisa menjadi instrumen lintas sectoral yang dapatdigunakan untuk penanganan awal sampah yang tidak dapat direduksi melaluiprinsip 3R (reduce, reuse, recycle), sekaligus mendukung transisi energi nasional. Iapun berharap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasitantangan yang bukan hanya teknologi, tetapi juga integrasi kebijakan, tata kelola, dan penerimaan publik.  Peran Danantara dalam proyek WtE mencerminkan pergeseran paradigma darisekadar pengurangan sampah menuju penciptaan nilai tambah energi yang berkelanjutan, dengan tata kelola yang kuat sebagai fondasi utama. Inisiatif inimenjadi bukti nyata bahwa integrasi kebijakan, teknologi, dan partisipasi pemangkukepentingan mampu mendorong Indonesia menuju model ekonomi hijau yang lebihinklusif, efisien, dan ramah lingkungan. Ke depan, konsistensi implementasi dan penguatan kepercayaan publik akanmenjadi kunci keberhasilan proyek WtE sebagai solusi nasional pengelolaansampah. Dengan tata kelola yang transparan dan dukungan regulasi yang jelas, Danantara berpeluang menjadi motor penting percepatan ekonomi hijau di Indonesia. Transformasi sampah menjadi energi pun tidak hanya menjawabpersoalan lingkungan, tetapi juga membuka jalan menuju pembangunanberkelanjutan yang bernilai ekonomi. )* Pengamat Energi Terbarukan