indopos

*) Oleh: Raka Wicaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan perlindungan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dituntut memastikan setiap belanja negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam pelaksanaan program. Karena itu, efisiensi anggaran perlu dipahami sebagai upaya…

*) Oleh: Raka Wicaksana Pasar modal yang kredibel tidak dibangun semata-mata melalui peningkatan transaksi atau pertumbuhan indeks saham, melainkan melalui transparansi, kepastian regulasi, dan perlindungan investor. Kepercayaan publik maupun investor global sangat bergantung pada kemampuan pasar menyediakan informasi yang akurat, mekanisme perdagangan yang adil, serta pengawasan yang efektif. Dalam konteks tersebut, reformasi pasar modal Indonesia…

Jakarta – Pemerintah berencana menghitung ulang porsi ekspor gas nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi, khususnya sektor petrokimia, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya…

Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendukung langkah pemerintah mengurangi pasokan ekspor gas ke Singapura untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan yang mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026) tersebut dinilai perlu dilakukan agar ketersediaan gas nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. “Saya rasa pemerintah sudah mempelajari kontrak penjualan antara Indonesia…

Oleh: Bima Pradana )* Pemerintah menata kembali kebijakan ekspor gas bumi untuk mengutamakan kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam. Langkah ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, terutama sektor hilirisasi petrokimia yang membutuhkan pasokan gas secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya…

Oleh: Adelia Kirana )* Pemerintah mendorong penataan kebijakan ekspor gas bumi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri nasional. Langkah ini dinilai relevan untuk menjaga keberlangsungan produksi manufaktur, memperkuat daya saing, serta memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Kepastian pasokan gas menjadi faktor penting karena sejumlah sektor industri bergantung pada komoditas ini sebagai…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan pelat merah mampu mengelola aset negara secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga akhir 2026. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset negara dikelola secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360,…

Oleh: Arif Putra Hakim )* Perampingan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola aset negara, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan pelat merah terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui konsolidasi…

Oleh: Dara Eva Aurelia )* Konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efisiensi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah. Penataan ini diarahkan untuk memastikan aset negara dikelola secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta masyarakat. Namun, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari penghematan anggaran…