-
Program Listrik Desa Papua, Fondasi Penting Percepatan Pembangunan Wilayah Timur
Oleh : Loa Murib Program Listrik Desa Papua merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketersediaan listrik tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapi menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan konektivitas sosial masyarakat. Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan geografis…
-
Perkuat Elektrifikasi Papua, Listrik Jadi Fondasi Kemajuan dan Keadilan Pembangunan
PAPUA – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di Tanah Papua. Melalui program elektrifikasi yang terencana dan berkelanjutan, PLN menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum teraliri listrik dapat segera menikmati energi sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. General Manager PT…
-
PLN Genjot Elektrifikasi Papua, 4.200 Kampung Ditargetkan Nikmati Listrik
Jayapura — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat terus mempercepat program elektrifikasi di Tanah Papua. Perusahaan menargetkan sekitar 4.200 kampung yang hingga kini belum terjangkau aliran listrik dapat segera menikmati akses energi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, layanan…
-
Waspadai Provokasi Demo Buruh, Kenaikan UMP Jaga Daya Beli Masyarakat
Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian…
-
UMP 2026 Dipastikan Naik, Pemerintah Ingatkan Aksi Provokatif Rugikan Kelompok Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu…
-
Menjaga Daya Beli Pekerja Lewat Kenaikan UMP, Bukan Lewat Provokasi Aksi Jalanan
Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat…
-
Kenaikan UMP sebagai Bukti Hadirnya Negara, Tolak Provokasi Mobilisasi Massa
Oleh: Gina Winarsih )* Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuat hadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkan…
-
Pemerintah Siapkan Layanan Khusus dan Jamin Pasokan BBM Lancar Saat Arus Libur Tahun Baru
Jakarta — Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan layanan khusus dan memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan distribusi energi di jalur mudik dan kawasan wisata. Salah satu layanan yang disiagakan adalah…
-
Pemerintah Lanjutkan Pembatasan Angkutan Barang di Tol untuk Libur Tahun Baru
Jakarta – Pemerintah mengubah skema pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri sepakat menerapkan pembatasan di jalan tol secara menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Perubahan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu…
-
Pemerintah Perketat Pengawasan Pasokan Sembako dan Tindak Tegas Manipulasi Harga Jelang Libur Tahun Baru
Oleh : Rachmat Fajar Ramadhan )* Saat momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, isu stabilitas harga dan ketersediaan pangan kembali menjadi perhatian publik. Momentum akhir tahun kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi harga. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas pasar, tetapi juga secara langsung menekan…