indopos

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, kepastian usaha, dan stabilitas ekonomi, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna melindungi daya beli masyarakat.…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap masukan publik disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus dipandang sebagai masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan publik. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan kritik dan masukan Menurutnya,…

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang…

  Oleh : Ricky Rinaldi )*   Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh tersedianya ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, agar setiap aspirasi mampu menghasilkan manfaat…

Pemerintah menyiapkan penyesuaian skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Perubahan tersebut dilakukan melalui penyesuaian kembali sasaran penerima agar bantuan lebih tepat menyasar kelompok yang membutuhkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pemerintah telah menyepakati langkah refocusing dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, skema…

Jakarta – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta masukan dari pelaksana di lapangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih…

Oleh: Naura Azalea )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah memilih melakukan penyempurnaan melalui penyesuaian skema agar manfaat program semakin tepat sasaran. Penyempurnaan skema MBG menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai program prioritas nasional. Evaluasi…