indopos

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjangkau siswa Sekolah Rakyat. Sejak resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini telah menjangkau 848 siswa di tahap awal dan terus berkembang seiring peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Program MBG yang sebelumnya menyasar…

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi membangun 2.200 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi untuk pelajar di…

Oleh : Ricky Rinaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Indonesia kini menjadi sorotan dunia internasional. Sejak digagas dan mulai diimplementasikan, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Berbagai tokoh global pun mulai memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan asupan gizi…

Oleh : Andhika Utama Peningkatan gizi anak menjadi kunci membangun generasi sehat dan cerdas. Di Indonesia, masalah gizi anak masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak. Untuk itu, pemenuhan gizi anak harus menjadi prioritas pembangunan. Salah…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak ada rencana pembatasan layanan panggilan berbasis internet seperti Voice over Internet Protocol (VoIP), termasuk WhatsApp Call. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam keterangan resminya, Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak…

Oleh: Puteri Tania Handayani *) Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada beredarnya kabar yang tidak akurat terkait wacana pembatasan layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) seperti WhatsApp Call. Kabar tersebut menyebar cepat dan menimbulkan keresahan di ruang publik digital. Namun, informasi itu dipastikan tidak benar. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada…

Oleh Indra Pratama )* Isu mengenai kemungkinan pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp Call telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di tengah masyarakat. Wacana ini menyebar cepat di ruang publik, baik melalui pemberitaan media maupun media sosial, dan memicu keresahan akan potensi berkurangnya hak masyarakat dalam mengakses layanan komunikasi digital yang…

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mencoreng kredibili-tas distribusi pangan nasional. Aksi penertiban ini dilakukan seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang dioplos menjadi beras premium. Kerugian…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik curang berupa pengoplosan beras akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi masyarakat dari praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan…

Oleh : Rani Ananda )* Dalam upaya menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi hak konsumen, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelaku kasus beras oplosan yang terbukti melakukan praktik kecurangan. Tindakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mentolerir perilaku yang merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pangan yang menyangkut kebutuhan…