Oleh: Bima Prasetyo*

Pemerintah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya memastikan makanan yang diterima anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui memenuhi standar mutu serta keamanan pangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas bahan, proses pengolahan, kebersihan dapur, kecukupan menu, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Langkah pengawasan tersebut diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Aturan itu mendorong gubernur, bupati, dan wali kota mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) MBG dengan mengerahkan organisasi perangkat daerah lintas sektor untuk memeriksa langsung pelaksanaan layanan di wilayah masing-masing. Pelibatan pemerintah daerah menjadi penting karena mereka memiliki jangkauan dan pemahaman terhadap kondisi lapangan, termasuk karakteristik penerima manfaat, kesiapan fasilitas, serta persoalan yang mungkin muncul dalam penyediaan makanan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai dukungan pemerintah daerah merupakan unsur penting bagi keberhasilan program prioritas tersebut. Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri berkomitmen menggerakkan jajaran pemerintah daerah agar turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MBG. Menurut Tito, posisi Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan menjadi kerja bersama yang melibatkan unsur daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Inspeksi akan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menggunakan 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, proses pengolahan, kualitas makanan, serta kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan diproduksi dan didistribusikan melalui prosedur yang layak, sehingga risiko gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak memenuhi standar dapat ditekan. Penilaian juga memperhatikan kecocokan porsi dan menu agar makanan yang disediakan benar-benar dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Di sisi lain, evaluasi diarahkan untuk mengurangi pemborosan atau *food waste*. Makanan yang tidak sesuai selera, kebutuhan, atau kebiasaan penerima manfaat berpotensi tidak dikonsumsi dan akhirnya terbuang. Karena itu, masukan dari sekolah dan masyarakat perlu menjadi bagian dari perbaikan layanan, bukan sekadar pelengkap administrasi. Pengelolaan makanan yang tepat juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan anggaran program digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Tito menjelaskan bahwa inspeksi jangka pendek dilakukan untuk menentukan apakah suatu SPPG telah memenuhi persyaratan operasional. Satgas MBG akan menggunakan daftar indikator yang telah disiapkan Kepala BGN, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan. Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan dapur dan menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Mekanisme ini penting agar pengawasan menghasilkan tindak lanjut yang jelas, bukan berhenti pada kegiatan kunjungan atau pencatatan semata.

Pemerintah daerah juga diminta mengumpulkan penilaian dari penerima manfaat melalui angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Cara ini membuka ruang bagi pihak yang berhubungan langsung dengan layanan untuk menyampaikan pengalaman, keluhan, maupun saran mengenai kualitas makanan dan proses distribusinya. Masukan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang tidak selalu terlihat ketika inspeksi hanya berfokus pada fasilitas dapur.

Setelah evaluasi dilakukan, pemerintah daerah menyampaikan laporan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri, termasuk rekomendasi mengenai status operasional masing-masing SPPG. Kepala BGN Sudaryono menyambut positif pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa dapur-dapur di berbagai wilayah perlu memperoleh pengawasan dan inspeksi sesuai standar, sehingga penilaian terhadap operasional SPPG dapat dilakukan secara terukur. Dukungan ini memperlihatkan pentingnya kesamaan acuan antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila standar diterapkan secara konsisten, kualitas layanan di satu wilayah diharapkan tidak jauh berbeda dari wilayah lainnya.

Dalam perjalanan setahun pemerintahan, penguatan pelaksanaan MBG dan pembentukan mekanisme pengawasan lintas sektor dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah menerjemahkan agenda peningkatan gizi menjadi layanan publik yang lebih terstruktur. Kemajuan tersebut bukan semata-mata terletak pada perluasan program, melainkan juga pada tumbuhnya koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan penyelenggara layanan. Keberhasilan pemerintah menjaga kesinambungan program prioritas perlu disertai pembenahan tata kelola, transparansi evaluasi, dan keberanian menindaklanjuti temuan di lapangan.

Pada akhirnya, keamanan pangan MBG merupakan tanggung jawab bersama sekaligus wujud komitmen negara melindungi generasi bangsa. Makanan bergizi harus diberikan dalam keadaan aman, layak, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar tersedia. Pemerintah pusat dan daerah, pengelola SPPG, sekolah, serta masyarakat perlu menjaga kerja sama agar setiap hidangan benar-benar mendukung kesehatan dan tumbuh kembang penerimanya. Dengan pengawasan yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan, MBG dapat berkembang menjadi program yang tidak hanya menjangkau banyak orang, tetapi juga dipercaya karena mutu dan keselamatannya terjamin.

*Penulis merupakan Pengamat ekonomi kerakyatan