-
RUU KUHAP Mampu Optimalkan Penerapan Hukum Secara Terarah
Oleh: Abil Hutabarat* Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) merupakan salah satu produk legislasi terpenting dalam periode pemerintahan saat ini. Sebagai hukum acara pidana, KUHAP menjadi instrumen utama yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, revisi KUHAP tidak hanya bersifat teknis,…
-
Beasiswa Garuda Buka Peluang Lanjutkan Pendidikan S1 ke Luar Negeri
Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi meluncurkan program Beasiswa Garuda bagi siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia. Program ini memberikan kesempatan emas bagi lulusan SMA dan Madrasah Aliyah untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1 di perguruan tinggi luar negeri yang masuk dalam daftar Top 100 dunia. Peluncuran program dilakukan di Gedung D Kemendiktisaintek…
-
Beasiswa Garuda Upaya Konkrit Pemerintahan Presiden Prabowo Tingkatkan Kualitas SDM
Oleh : Herri Setiawan Ammar )* Beasiswa Garuda merupakan langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini sengaja dirancang untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada anak anak muda Indonesia, terutama mereka yang berprestasi tetapi terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga. Dengan adanya program ini, pemerintah…
-
Beasiswa Garuda Peluang Emas Bagi Siswa Lanjutkan Pendidikan Lebih Tinggi
Oleh : Veritonaldi )* Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama dalam membangun bangsa yang maju, berdaya saing, dan mandiri secara ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks ini, peluncuran Beasiswa Garuda oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjadi terobosan penting yang menawarkan harapan besar bagi generasi muda Indonesia, khususnya siswa kelas…
-
Kemendiktisaintek Luncurkan Beasiswa Garuda, Sasar SDM Unggul Indonesia
JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meluncurkan program Beasiswa Garuda untuk membekali generasi muda Indonesia dengan daya saing global di bidang riset dan akademik. Peluncuran ini berlangsung di Jakarta pada awal April 2025 dan menyita perhatian luas, khususnya dari kalangan pelajar dan akademisi. Beasiswa…
-
Waspada Narasi Provokatif Terkait RUU Polri Ganggu Stabilitas Nasional
Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam beberapa waktu terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali mencuat ke permukaan. Rencana revisi ini mengundang perhatian publik, terutama karena beberapa poin yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengubah wajah institusi Polri secara signifikan. Di tengah dinamika politik yang kian kompleks,…
-
Tolak UU TNI, Pemerintah Persilakan Publik Tempuh Jalur Hukum
Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra,…
-
Revisi UU TNI: Langkah Strategis Menuju TNI yang Profesional dan Modern
Oleh : Farhan Farisan )* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 lalu. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional dan menyesuaikan peran TNI dengan dinamika perkembangan zaman. Revisi ini tidak hanya…
-
Pembahasan Revisi UU Polri Dipastikan Berlangsung Terbuka dan TransparanOleh : Dita Aida Putri )*
Wacana pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masih terus bergulir, meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait perubahan regulasi tersebut.Ketua DPR, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Puan menegaskan, apabila…
-
Mewaspadai Upaya Politisasi Isu UU TNI dan Wacana RUU Polri
Oleh : Caleb Setiawan )* Polemik mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan wacana revisi UU Polri masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Isu ini memicu berbagai aksi penolakan maupun dukungan publik di berbagai daerah. Berbagai pihak yang kontra terhadap UU TNI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025…