-
Situs Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Beri Kemudahan Pendaftaran
JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi meluncurkan situs web kopdesmerahputih.kop.id sebagai platform nasional pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, di kantor Kemenkop, HR Rasuna Said, Jakarta. “Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off peluncuran platform kopdesmerahputih.kop.id yang menjadi situs resmi untuk pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah…
-
Mendorong Koperasi Merah Putih Buka Lapangan Pekerjaan Baru
Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka antara 1 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi,…
-
Peran Penting Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Nasional
Oleh : Rivka Mayangsari*) Di tengah guncangan ekonomi global yang terus berkembang, Indonesia menunjukkan langkah nyata dengan menghadirkan program-program strategis yang memperkuat ekonomi rakyat, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Merah Putih. Program ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Inisiatif yang dicetuskan ini bukan sekadar…
-
Satgas PHK Akan Evaluasi Data Kasus PHK Dalam Negeri
Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, khususnya imbas dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden RI, Prabowo Subianto, telah memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus atau Satgas PHK untuk menangani secara komprehensif potensi dampak buruk terhadap tenaga…
-
Satgas PHK Bukti Pemerintah Lindungi Kelompok Pekerja
Oleh : Fani Amira )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman resesi yang terus membayangi, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini tidak hanya mencerminkan kesigapan pemerintah dalam merespons situasi darurat ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri nasional.…
-
Satgas PHK Berikan Perlindungan Tenaga Kerja
Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Satgas ini dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kasus PHK, sekaligus memperluas peranannya ke isu-isu strategis lainnya, termasuk penciptaan lapangan kerja. Menteri…
-
Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja
Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional yang semakin kompleks, Pemerintah mengambil langkah progresif dengan mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan pembentukan satgas ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya antisipatif terhadap potensi gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perang…
-
RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan upaya DPR RI periode 2024–2029 yang berkomitmen menyusun regulasi baru yang lebih adil dan modern. Salah satu fokus penting dari RUU ini adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana serta menegaskan fungsinya sebagai penjaga hak asasi…
-
DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan
Jakarta, DPR RI memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara…
-
Pembahasan RUU KUHAP Tegaskan Asas Partisipatif dan TransparanOleh Mustika Annan )*
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah memasuki tahap penting dalam proses legislasi nasional. Dalam berbagai pernyataan resmi, para pemangku kepentingan dari legislatif dan kalangan akademisi menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak hanya menjadi agenda hukum semata, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dan keterbukaan yang semakin kuat di tubuh parlemen Indonesia. Transparansi…