JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca…

JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset hasil tindak pidana korupsi…

Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat…

Oleh : Jonathan Janoel*) Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks itu, pembahasan…

Oleh Arga Septian )* Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari…

Oleh: Arief Nugroho* Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan,…

Oleh Yuliarti )* Isu ketenagakerjaan tidak pernah sesederhana perdebatan mengenai upah dan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat kepentingan pekerja, keberlanjutan dunia usaha, dan kebutuhan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Karena itu, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, publik semestinya melihatnya secara utuh, dengan membedakan antara kritik yang membangun…

Oleh: Stefano Listanto *) Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan menunjukkan adanya agenda pembenahan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia dan HAM. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan…

Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis digulirkan guna mendorong para pelaku usaha di sektor produktif ini agar naik kelas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengajak seluruh lapisan publik untuk…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI memastikan ruang aspirasi masyarakat tetap terbuka dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat diimbau mencermati perkembangan pembahasan melalui informasi yang terverifikasi dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses legislasi yang masih berjalan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah dan DPR RI masih terus…