JAKARTA –Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga supremasi sipil serta memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Ia menepis…

Jakarta – Pembahasan mengenai Undang-Undang (UU) TNI bukan hanya memperbarui kerangka hukum yang mengatur peran TNI, tetapi juga menegaskan kembali komitmen untuk tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun kalangan militer. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan…

Jakarta – Penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2025 mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak atas kelancaran dan minimnya kendala yang terjadi selama arus mudik maupun arus balik. Pemerintah, bersama dengan berbagai lembaga terkait, telah berhasil mengelola mobilitas jutaan pemudik dengan strategi yang matang, sistematis, dan inovatif. Salah satu faktor utama dalam kesuksesan penyelenggaraan mudik 2025 adalah…

Jakarta – Kesuksesan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata keberhasilan sinergitas yang terjalin antara berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan stakeholder terkait. Keberhasilan ini terlihat jelas dari lancarnya arus mudik yang dapat meminimalisir kemacetan dan kecelakaan.“Rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan secara bertahap telah berhasil membuat arus mudik Lebaran 2025 berjalan lancar,”…

Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak. Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons kekhawatiran publik terhadap dampak negatif media sosial terhadap…

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dunia digital dengan merancang regulasi pembatasan penggunaan media sosial. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya keterlibatan anak dalam platform digital dan meningkatnya risiko paparan konten negatif. “Keamanan dan perlindungan anak di dunia digital sangat penting. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk meningkatkan perlindungan anak di…

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani Sitorus, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberantas judi daring yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dampak negatif judi daring tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menghancurkan rumah tangga. “Kasus judi daring sangat memprihatinkan, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan,…

Oleh: Citra Indriani Putri Perkembangan teknologi digital membawa berbagai kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama bagi anak-anak. Salah satu ancaman terbesar di era digital adalah maraknya judi daring yang semakin mudah diakses, bahkan oleh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi situasi darurat dengan lebih dari 5,5 juta kasus pornografi anak…

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk membaca secara utuh dokumen final UU TNI sebelum menyampaikan protes atau penolakan. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut telah tersedia di situs web DPR dan dapat diakses oleh publik. “Tolong kita sama-sama menahan diri. Tolong baca, kan sudah ada di website DPR, sudah bisa dibaca di…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Sejumlah perubahan dalam regulasi tersebut semakin memperjelas dan membatasi keberadaan prajurit TNI di ranah sipil. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyoroti…