Jakarta – Keberadaan Danantara diyakini mampu menjadi magnet bagi investor asing. Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan bahwa peluang besar bagi Indonesia dalam menarik investor asing semakin terbuka lebar melalui kerjasama strategis dengan Danantara. Banyak faktor yang mendasari hal ini. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah nama besar yang terlibat dalam pengurusan Danantara,…

Oleh: Shafrudin Faiz *) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuktikan komitmennya dalam memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar utama ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang baik dan strategi investasi yang terarah, Danantara menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang didorong oleh pemerintah. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi…

Oleh: Marian Jasinto)* Pemerintah Indonesia semakin mengukuhkan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan prinsip transparansi yang tinggi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keberadaan dan kontribusi perusahaan-perusahaan negara dalam perekonomian nasional. Transparansi dalam pengelolaan BUMN mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengambilan…

JAKARTA – Pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk meredam dampak negatif pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan tren menurun. Tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, di mana dominasi kebijakan perdagangan proteksionis AS menjadi salah satu pemicu utama. Direktur Laba Forexindo dan pengamat…

Jakarta, Pemerintah Indonesia optimis bahwa tren pelemahan nilai tukar rupiah dapat diatasi melalui berbagai langkah strategis dan koordinasi kebijakan yang efektif. Ketua MPR, Ahmad Muzani, yakin nilai tukar rupiah akan semakin menguat setelah libur lebaran. “mudah mudahan setelah libur lebaran ini nilai tukar rupiah kembali menguat. Harapan ini sejalan dengan berbagai langkah pemerintah dalam menjaga…

Oleh : Dika Arika Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan cukup berat dalam beberapa waktu terakhir. Tekanan ini membuat kekhawatiran muncul di berbagai kalangan, mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan sikap optimis dalam merespons gejolak tersebut, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan mampu menghadapi…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah telah menegaskan bahwa kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mencerminkan adanya gangguan terhadap fundamental ekonomi nasional. Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait depresiasi rupiah yang menembus level Rp16.660 per dolar AS…

Jakarta – Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran memberikan angin segar bagi kebebasan pers di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan, RUU ini berfokus pada penguatan peran media penyiaran yang independen, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan…

Jakarta – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Sejumlah lembaga penyiaran mengusulkan RUU penyiaran memasukkan aturan mengenai artificial intelligence (AI) dan tetap mengedepankan kebebasan pers. RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas yang diusulkan oleh…

Oleh: Simon Edon (* Di tengah arus deras informasi digital yang serba cepat dan meluas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur penyiaran yang bertanggung jawabnamun tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI, memunculkan diskursus publik yang cukup dinamis, terutama dari kalanganjurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil. Kekhawatiran sebagian pihak muncul karena ada anggapan bahwa regulasi baru inibisa berpotensi membatasi ruang gerak jurnalisme investigatif, penyiaran kontendigital, serta peran media dalam mengkritisi kekuasaan. Namun, penting untukmenelaah lebih dalam bahwa semangat penyusunan RUU ini bukan untukmengekang, melainkan untuk merespons kebutuhan zaman, memperkuatperlindungan hukum di dunia penyiaran, dan menjaga kedaulatan informasinasional. Salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam revisiini adalah Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Akhmad Munir. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers adalah amanat konstitusi dan telahdijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, menurut Munir, revisi RUU Penyiaran harus tetap menjaminpenyelenggaraan kebebasan pers, hak berekspresi, serta kemerdekaan berpendapat. Penting dicatat, Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-108 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2023 versi Reporters Without Borders (RSF). Meskilebih baik dibanding beberapa negara tetangga, posisi ini menunjukkan bahwa masihbanyak ruang perbaikan, khususnya dalam aspek regulasi yang mendukungindependensi jurnalis dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik yang kritis namunbertanggung jawab. Revisi UU Penyiaran diharapkan tidak menjadi langkah mundur, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat peran media di era digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam berbagai kesempatanmenegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan kebebasan pers tetapterjaga. DPR memahami bahwa salah satu kekhawatiran terbesar insan pers adalahpotensi kriminalisasi atas karya jurnalistik, atau adanya pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak media. Oleh karena itu, Dave menyampaikan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dilakukan secara terbuka dan hati-hati, serta mengedepankan konsultasi publik bersama para pemangkukepentingan, termasuk Dewan Pers. Dalam RUU Penyiaran yang beredar di ruang publik, memang terdapat sejumlahpasal yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pelaranganpenayangan jurnalisme investigasi, serta pelibatan aparat negara dalam proses perizinan penyiaran. Namun, melalui proses penyempurnaan, pasal-pasal tersebutakan ditinjau kembali secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pers dan demokrasi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkaitkekhawatiran adanya intervensi terhadap kebebasan media asing. Menurutnya, RUU Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik, tetapi lebih kepadamemberikan perlindungan terhadap warga negara asing (WNA), termasuk jurnalisasing, yang bekerja di wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflikatau bencana. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf a dalam draft RUU, yang menyebutkan tujuan regulasi adalah untuk “mencegah dan menanggulangi ancamanterhadap keamanan dan keselamatan orang asing.” Pendekatan ini bukanlah bentuk represi, melainkan bagian dari tanggung jawabnegara dalam melindungi seluruh entitas yang berada di wilayah yurisdiksinya.…