-
Pemerintah Dorong Bansos Tepat Sasaran Bebasdari Judi Daring
Oleh : Fandi Ahmad ) * Pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan terlibat aktif mengawalpenyaluran Bantuan Sosial agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, karenabansos bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk kehadiran negara dalam melindungikelompok rentan dari tekanan ekonomi sekaligus dari ancaman praktik judi online atau judi daring yang kian agresif memanfaatkan celah sosial dan digital. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap komunitasdigital berbahaya seperti Kingdom Group yang aktif menyebarkan jebakan melalui media sosial, dengan narasi seolah-olah menawarkan peluang ekonomi cepat, padahal justru menjerumuskankorban ke dalam praktik ilegal yang merugikan. Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam upayamenekan laju judi online di Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan keseriusan negaramelalui pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan berkelanjutan terhadapjaringan yang menjanjikan keuntungan instan tanpa risiko. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi terpadu yang dijalankan lintas kementerian danlembaga mampu memberikan dampak nyata, meskipun pemerintah menyadari bahwa tantanganke depan masih besar karena pola kejahatan digital terus berkembang dan beradaptasi denganteknologi baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa negara tidak menutup mata terhadap praktikpenyalahgunaan bantuan sosial, dan melalui koordinasi intensif bersama Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan PPATK, ditemukan adanya indikasi aliran dana bansos yang digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat sistem penyaluran bansos dengan berbagailangkah strategis, salah satunya melalui pembaruan basis data penerima agar lebih akurat, dinamis, dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Selain perbaikan data, pemerintah juga mengembangkan sistem pengawasan terpadu berbasisdigital yang dirancang untuk menutup celah korupsi dan penyalahgunaan, sekaligusmeningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahap penyaluran bantuan sosial. Upaya lainnya adalah peningkatan literasi digital masyarakat, karena pemerintah menilairendahnya pemahaman terhadap risiko komunitas daring mencurigakan seperti Kingdom Group menjadi salah satu faktor yang membuat penerima bansos mudah tergiur promosi semu yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa kerja nyata. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang tahun 2025 tercatat sebesarRp155 triliun, angka yang meskipun masih besar namun menunjukkan penurunan drastis hingga57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun, sebuah indikatorkeberhasilan kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir. Penurunan tersebut dipandang sebagai hasil dari komitmen kuat pemerintah dalam melindungimasyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online, sekaligus mempersempit ruang gerakpelaku yang selama ini memanfaatkan kelemahan sistem dan rendahnya literasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai capaian ini sebagai keberhasilan kolektifantara pemerintah dan masyarakat, yang menegaskan bahwa negara hadir secara serius untukmelindungi warga, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online yang merusak tatanansosial.. Meutya Hafid menekankan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk praktik judidaring, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dana yang menjadi sumberutama operasional jaringan ilegal. Pemerintah, menurut Meutya Hafid, akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan pendekatan menyeluruh, termasuk pemutusan akses terhadap situs dan konten ilegal yang masih berupaya beroperasi di ruang digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menindaklanjuti setiap laporanmasyarakat dan temuan sistem internal dengan cepat, sebagai bagian dari komitmen menjagaruang digital yang aman, sehat, dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikanmasyarakat. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital KementerianKomunikasi dan Digital tengah menyiapkan fasilitas pertukaran data guna meningkatkan akurasipenyaluran bansos, sebuah langkah strategis untuk menjawab persoalan kesalahan target yang selama ini menjadi sorotan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang dilaporkan masih berada di atas 45 persen, sebagaimana terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba menjelaskan bahwaprogram ini merupakan bagian dari rencana lima tahun ke depan Ditjen Teknologi PemerintahDigital, yang mencakup berbagai agenda mulai dari peningkatan kecepatan infrastruktur hinggapengelolaan sistem pemerintahan digital, termasuk penyaluran bansos. Menurut Mira Tayyiba, solusi yang disiapkan adalah penyediaan fasilitas pertukaran data melaluiSistem Pengelolaan Layanan Pemerintah atau SPLP, yang memungkinkan data antarinstansisaling terhubung tanpa harus dipindahkan dari sumber aslinya. Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asal namun dapat diverifikasi dan dipadankan secarareal-time, sehingga konsistensi data lebih terjaga dan proses penentuan penerima bansos menjadilebih akurat. Mira Tayyiba menegaskan bahwa sistem ini berbeda dengan Pusat Data Nasional karenamelibatkan pemadanan seluruh data pemerintah dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milikBadan Pusat Statistik, serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS, untuk memastikan tidak terjaditumpang tindih penerima. Tujuan akhirnya adalah memastikan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerimabantuan sosial, sekaligus menekan tingkat kesalahan target yang selama ini dinilai masih terlalutinggi oleh Dewan Ekonomi Nasional. Penulis melihat bahwa pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar bansos tetap tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan judi daring, karena keberhasilansetahun terakhir menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan negara dan kesadaran publikadalah kunci agar bantuan sosial benar-benar menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan, bukan jebakan yang memperpanjang kerentanan sosial. ) *…
-
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Lonjakan Pemudik Selama Libur Tahun Baru
Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah lonjakan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, khususnya di simpul transportasi utama. Kapolri mengungkapkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena faktor ketepatan waktu dan peningkatan kualitas layanan. “Tadi kami sempat berbincang langsung kepada masyarakat, mereka memilih kereta…
-
Pemerintah Tegaskan Ketersediaan Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Libur Tahun Baru
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok serta stabilitas harga pangan nasional menjelang libur Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar di tengah potensi meningkatnya konsumsi pada akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa…
-
Pemerintah Perluas Distribusi BBM dan LPG untuk Antisipasi Lonjakan PermintaanLibur Tahun Baru
Oleh: Alexandro Dimitri*) Menjelang libur Tahun Baru, pemerintah kembali menunjukkan kesigapan dalam menjagastabilitas pasokan energi nasional. Momentum libur panjang yang identik dengan peningkatanmobilitas masyarakat kerap diiringi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Menyadari potensi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untukmemperluas dan memperkuat distribusi BBM dan LPG agar kebutuhan masyarakat tetapterpenuhi secara merata, aman, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Langkah antisipatif ini relevan dengan situasi terkini, di mana arus perjalanan darat, laut, danudara mengalami peningkatan signifikan selama periode libur akhir tahun. Aktivitas pariwisata, logistik, serta konsumsi rumah tangga cenderung naik, sehingga menuntut kesiapan ekstra dariseluruh pemangku kepentingan di sektor energi. Pemerintah, melalui koordinasi lintaskementerian dan lembaga, memastikan bahwa rantai pasok energi tidak hanya berjalan normal, tetapi juga diperkuat melalui skema pengamanan distribusi. Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, dalam berbagai kesempatan menekankanpentingnya pembentukan satuan tugas distribusi sebagai langkah strategis menghadapi lonjakanpermintaan BBM selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia memandang bahwa kebijakan inimencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas energi. Denganpengawasan intensif dan pemetaan wilayah rawan, pemerintah dapat memastikan distribusi BBM tetap lancar, termasuk di daerah dengan tingkat konsumsi tinggi maupun wilayah yang memilikitantangan geografis. Menurutnya, optimalisasi penyaluran ini juga menjadi bentuk perlindunganterhadap konsumen agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang merugikanmasyarakat. Kebijakan penguatan distribusi ini sejalan dengan berbagai pemberitaan terkini yang menyorotikesiapan pemerintah dan badan usaha energi dalam menghadapi libur akhir tahun. Penambahanstok BBM dan LPG, pengoperasian lembaga penyalur siaga 24 jam, hingga penguatan logistik di jalur-jalur utama menjadi bagian dari strategi nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwapemerintah tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif dengan berbasis pada evaluasi pengalamantahun-tahun sebelumnya. Dari perspektif legislatif, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, memandangkebijakan perluasan distribusi ini sebagai langkah tepat dan patut diapresiasi. Ia menilai bahwapengamanan pasokan energi selama libur Tahun Baru bukan hanya soal teknis distribusi, tetapijuga menyangkut stabilitas ekonomi dan rasa aman masyarakat. Dengan pasokan BBM dan LPG yang terjaga, aktivitas ekonomi lokal, sektor pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapatterus bergerak tanpa hambatan berarti. Dukungan DPR terhadap langkah pemerintah inisekaligus menjadi bentuk sinergi antarlembaga negara dalam menjawab kebutuhan publik. Dony juga melihat bahwa kebijakan ini mencerminkan perbaikan tata kelola energi yang semakin adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pemerintah dinilai mampu membaca polakonsumsi dan mobilitas publik, lalu menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret di lapangan. Pengawasan distribusi yang diperketat selama periode libur dinilai efektif untuk mencegahpenyalahgunaan dan memastikan subsidi energi tepat sasaran. Sementara itu, dari sudut pandang akademis, Pakar Kebijakan Publik Dr. Bachtiar DwiKurniawan menilai langkah pemerintah ini sebagai contoh kebijakan preventif yang berorientasipada kepentingan jangka panjang. Ia menilai bahwa penguatan distribusi BBM dan LPG selamaperiode krusial seperti libur Tahun Baru menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola risikokebijakan publik. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan pasokan, tetapijuga pada stabilitas sosial dan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi. Dr. Bachtiar memandang bahwa konsistensi pemerintah dalam menjaga distribusi energi akanberdampak positif terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasakan langsungkehadiran negara melalui layanan publik yang berjalan baik, legitimasi kebijakan akan semakinkuat. Dalam konteks ini, distribusi BBM dan LPG bukan semata isu teknis, melainkan bagiandari kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara. Berbagai informasi terkini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi danpembenahan sistem distribusi energi nasional. Digitalisasi pengawasan, koordinasi denganpemerintah daerah, serta keterlibatan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalammemastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Langkah-langkah ini mempertegas bahwapemerintah tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi tatakelola energi yang lebih tangguh di masa depan. Secara keseluruhan, perluasan distribusi BBM dan LPG menjelang libur Tahun Barumencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dengankebijakan yang terukur, koordinasi yang solid, dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintahmenunjukkan bahwa stabilitas energi tetap menjadi prioritas utama. Upaya ini layak diapresiasisebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan libur akhir tahun berjalan aman, nyaman, dan produktif, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja untukkepentingan rakyat. *) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
-
Presiden Prabowo Tegaskan Prioritas Kendalikan Harga Sembako di Masa Libur Akhir Tahun
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Pengendalian harga kebutuhan pokok atau sembako menjadi prioritas utama pemerintah di masa libur akhir tahun. Penegasan ini muncul seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, yang secara historis kerap diikuti oleh lonjakan permintaan bahan pangan. Pemerintah memandang stabilitas harga sembako sebagai faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat,…
-
Recovery Sumatera: Jalan, Jembatan, Hunian dan Listrik Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, hunian sementara, pasokan air bersih, hingga kelistrikan guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal. Sekretaris Kabinet, Teddy…
-
Listrik Kembali Menyala, Pemulihan Wilayah Banjir Sumatera Masuki Fase Normalisasi
Jakarta-Upaya pemulihan wilayah terdampak banjir di sejumlah daerah di Sumatera terus menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah melalui masa tanggap darurat dan penanganan awal, pasokan listrik secara bertahap telah kembali menyala di kawasan permukiman, fasilitas umum, serta sentra pelayanan masyarakat. Kondisi ini menandai dimulainya fase normalisasi sebagai bagian penting dari pemulihan pascabencana. Kembalinya aliran listrik menjadi indikator…
-
Dari Gelap ke Terang: Restorasi Kelistrikan Percepat Aktivitas Warga Terdampak Banjir
Oleh: Dhita Karuniawati )* Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir kembali menguji ketangguhan masyarakat dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam. Curah hujan tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang menyebabkan sungai meluap, merendam permukiman, fasilitas umum, serta infrastruktur vital. Di antara berbagai dampak yang dirasakan, terhentinya pasokan listrik menjadi salah…
-
Jalur Logistik Pulih, Jembatan Penghubung Sumbar Pasca Banjir Kembali Difungsikan
Oleh Arya Dwiutama )* Gerak cepat pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di Sumatera Barat layak mendapat apresiasi luas sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Respons yang sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan publik menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap keselamatan, mobilitas, dan keberlangsungan ekonomi warganya. Langkah ini tidak hanya memulihkan jalur…
-
Rehabilitasi Aceh Terus Dioptimalkan, Pemerintah Minta Warga Tidak Terprovokasi Aksi Separatis
Aceh – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan dan pemulihan wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh aksi separatis yang berpotensi mengganggu stabilitas dan proses pemulihan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemerintah akan mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.…