*) Oleh : Gavin Asadit Pembangunan kesehatan nasional terus diarahkan pada pendekatan yang lebih preventif sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan upaya pencegahan penyakit sebagai prioritas agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dalam kerangka tersebut, Program…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah mitigasi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan perubahan pola musim sepanjang 2026. Pemerintah…

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian nasional. Antisipasi dilakukan sejak dini melalui penguatan infrastruktur irigasi, percepatan program pompanisasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran…

Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat. Kondisi…

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat sepanjang 2026 menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas ekonomi. Penurunan curah hujan yang diprediksi terjadi di banyak wilayah berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu produktivitas pertanian, hingga memicu tekanan terhadap harga pangan. Dengan pendekatan yang terencana, Menghadapi El…

JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara dinamika pasar energi, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, kepastian usaha, dan stabilitas ekonomi, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna melindungi daya beli masyarakat.…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga…

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap masukan publik disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk…