-
MBG Jadi Langkah Strategis Pemerintah untuk Perbaikan Gizi Anak, Target Jangkau 82,9 Juta Orang
Oleh: Nur Utunissa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu intervensi strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak dan kelompok rentan di Indonesia. Dengan target menjangkau hingga 82,9 juta orang, program ini dirancang sebagai langkah sistemik untuk memutus rantai persoalan gizi yang selama ini berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta…
-
Program MBG Capai 55 Juta Penerima dalam Satu Tahun, Bukti Komitmen Pemerintah
Oleh: Magdalena Anggina Lestari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat hanya dalam waktu satu tahun merupakan capaian bersejarah yang menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dasar rakyat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dan terukur dalam menjawab persoalan fundamental bangsa, yakni pemenuhan gizi bagi…
-
Program MBG Berhasil 99,99 Persen, Presiden Prabowo Ajak Tingkatkan Kualitas Layanan Zero Defect
Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hingga mencapai standar zero defect atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan…
-
19.188 Dapur MBG Siap Operasi Serentak, Layani 55 Juta Orang Mulai Januari 2026
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BGN Dadan…
-
Reformasi Hukum Pidana: KUHP Baru Dorong Pendekatan Pemidanaan Restoratif dan Adil
Oleh Yulia Rahmawati )* Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada…
-
Pemberlakuan KUHP Baru Jadi Momentum Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila dan HAM
Oleh: Muhammad Rizki Darwis Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa. Pemerintah…
-
Prinsip Single Prosecution Jadi Terobosan Efisiensi KUHAP Baru
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip single prosecution yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan…
-
Pemerintah Perkuat Sosialisasi KUHP Baru Demi Penegakan Hukum Humanis
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif…
-
Pemerintah Percepat Pembangunan 15.000 Hunian Sementara di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra
Jakarta – Pemerintah memastikan percepatan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah terus berjalan sesuai target. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk segera memindahkan warga dari lokasi pengungsian menuju tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi sebagai tahapan awal pemulihan pascabencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo…
-
Investasi Hilirisasi Rp100 Triliun Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan hilirisasi industri yang kini memasuki fase percepatan. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan pada awal 2026 adalah rencana investasi hilirisasi senilai Rp100 triliun yang akan direalisasikan melalui sejumlah proyek besar di berbagai daerah. Investasi ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan…