Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakannya kepada buruh melalui peluncuran program rumah subsidi. Kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat produktif, khususnya para pekerja. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut. “Ini bukti hadirnya negara…

Aceh – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjamin hak-hak buruh di Indonesia terpenuhi secara adil dan merata. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Beberapa langkah konkret telah dilakukan pemerintah, antara lain dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan program pelatihan vokasi, serta memperluas cakupan program…

Oleh: Bahrul Anam *) Di tengah tantangan perekonomian global, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan strategis yang mendapat sambutan positif dari berbagai elemen buruh. Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 menjadi ajang penting untuk menegaskan dukungan luas terhadap upaya pemerintah dalam membangun…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan menekan angka kemiskinan di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan langkah nyata dan kebijakan pro-rakyat, pemerintahan ini terus membuktikan bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa para buruh…

JAKARTA – Beberapa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Fakta ini mencerminkan kematangan demokrasi serta sinergi kuat antar-lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Taufik Hidayat, SH., MH., mengapresiasi jalannya PSU yang berlangsung tanpa…

Jakarta – Dalam semangat menjaga demokrasi yang sehat dan damai, sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia mengajak masyarakat untuk menerima hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan bijak dan penuh kedewasaan. Ajakan ini disampaikan menyusul pelaksanaan PSU di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pelanggaran dalam proses pemilihan sebelumnya. Ketua Milenial…

Oleh : Nover Saputra Herman )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah pada April 2025 menunjukkan kematangan demokrasi bangsa. Di tengah tantangan teknis dan dinamika politik yang mengiringi proses ini, pelaksanaan PSU mampu berlangsung secara aman, damai, dan tertib, sehingga layak diapresiasi. Kualitas pelaksanaan dan hasil penghitungan suara PSU menjadi refleksi…

Oleh: Ratna Dwi Putranti )* Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. PSU bukanlah tanda kegagalan demokrasi, melainkan bukti komitmen bangsa ini untuk menjaga integritas pemilihan umum. Dalam konteks ini, sikap masyarakat dalam menerima hasil PSU menjadi cermin…

Papua Barat — Aksi penyerangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menuai kecaman luas dari berbagai kalangan. Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan yang menciderai nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi di Papua. Penembakan terjadi pada Minggu (27/4/2025) pagi di kawasan Teluk…

Papua Barat – Insiden penembakan terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, saat menjalankan tugas kemanusiaan di Teluk Bintuni, Papua Barat, mendapat kecaman luas. Serangan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi, apalagi menyasar lembaga independen yang hadir untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di…