Oleh: Muhammad Rizki Ananda *)
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh tidak hanya memunculkan krisiskemanusiaan, tetapi juga menguji ketangguhan negara dalam melindungi sektorpangan rakyat. Dengan hampir 90 ribu hektare sawah terdampak, bencana inimenyentuh langsung nadi kehidupan masyarakat pedesaan yang menggantungkanhidup pada pertanian. Dalam konteks inilah dukungan warga Aceh terhadapkolaborasi pemerintah pusat dan daerah memperoleh makna strategis, karenapemulihan sawah bukan sekadar agenda teknis, melainkan fondasi pemulihanekonomi dan stabilitas sosial.
Di berbagai wilayah pedesaan Aceh, dampak banjir terasa langsung pada lumpuhnyaaktivitas pertanian. Di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sebagian besar lahan persawahan tertimbun lumpur denganketebalan mencapai 50 hingga 70 sentimeter. Keuchik Alue Keutapang, Kafrawi, menjelaskan bahwa dari total 175 hektare sawah di desanya, sekitar 64 hektaremengalami kerusakan berat, sementara sebagian lainnya rusak ringan hingga gagalpanen. Kondisi ini menyisakan hanya sekitar 10 hingga 11 hektare lahan yang masihmemungkinkan ditanami kembali, sementara selebihnya kehilangan fungsi produksidan terlihat seperti tanah timbunan.
Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami masyarakat di Gampong Babah Krueng, kecamatan yang sama. Keuchik Babah Krueng, Ismail, menyampaikan bahwa sekitar60 hektare sawah gagal panen akibat tertimbun lumpur tepat menjelang masa panen. Kerusakan tersebut secara langsung memutus mata pencaharian warga yang mayoritas bergantung pada pertanian. Ketika sawah tidak lagi bisa diolah, dampaknya bukan hanya hilangnya hasil panen, tetapi juga terhentinya rodaekonomi desa dan meningkatnya kerentanan sosial masyarakat.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kehadiran pemerintah menjadi harapan utamamasyarakat. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan bergerakcepat melakukan pendataan kerusakan serta peninjauan lapangan sebagai dasarpenyusunan langkah pemulihan. Kepala Distanbun Aceh, Cut Huzaimah, menyampaikan bahwa seluruh data kerusakan sawah telah diserahkan kepadaKementerian Pertanian agar penanganan dapat dilakukan secara terintegrasi dengankebijakan nasional. Pendekatan berbasis data ini mencerminkan keseriusanpemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemulihan berjalan terarah dan tepatsasaran.
Respons pemerintah pusat terhadap laporan tersebut memperkuat kepercayaanmasyarakat bahwa negara hadir secara nyata. Kementerian Pertanian menempatkanpemulihan sawah Aceh sebagai prioritas melalui bantuan benih bagi lahan yang masih memungkinkan ditanami serta program rehabilitasi untuk sawah yang rusakberat. Proses rehabilitasi yang diperkirakan memakan waktu hingga enam bulandipahami sebagai langkah realistis, mengingat kerusakan yang terjadi tidak hanyapada permukaan lahan, tetapi juga pada struktur tanah dan sistem irigasi yang menopang produktivitas pertanian.
Upaya pemulihan tersebut dijalankan secara terpadu dengan melibatkankementerian lain, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bertanggung jawab pada perbaikan infrastruktur pendukung. Kerusakan sawah hampir selalu diikuti oleh rusaknya saluran irigasi, tertutupnya aliran sungai oleh material banjir, serta terputusnya akses jalan dan jembatan. Oleh karena itu, pembukaan kembali alur sungai, normalisasi irigasi, dan pemulihan konektivitaswilayah menjadi bagian penting agar rehabilitasi sawah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah pusat semakin diperkuat melalui pertemuan Menteri PertanianAmran Sulaiman dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan dukungan penuh terhadap pemulihan sektorpertanian Aceh, baik melalui penyaluran bantuan pangan, penyediaan alat dan mesin pertanian, maupun pendampingan teknis bagi petani. Pemerintah juga telahmengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mendukung pemulihan di wilayah terdampak, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Aceh sebagai daerahdengan dampak paling signifikan.
Langkah ini penting karena pemulihan sawah tidak dapat dipisahkan dariperlindungan kehidupan petani selama masa transisi. Ketika satu musim tanamterlewat, petani menghadapi jeda pendapatan yang panjang, sementara kebutuhanhidup keluarga tetap berjalan. Melalui bantuan pangan, dukungan sarana produksi, serta rehabilitasi lahan yang terjadwal, pemerintah berupaya mencegah tekananekonomi berkepanjangan yang berpotensi melahirkan kemiskinan baru di pedesaan.
Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan pemerintah mencerminkan kesadaranbahwa pemulihan sawah memiliki dampak luas bagi daerah dan nasional. Aceh merupakan salah satu wilayah produsen padi penting, sehingga terganggunyaproduksi berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan. Ketika pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan mendapat dukungan masyarakat, risiko tersebut dapat ditekan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadapkemampuan negara mengelola krisis.
Dukungan masyarakat Aceh terhadap kolaborasi pemerintah pusat dan daerahbukanlah sikap pasif, melainkan bentuk partisipasi sosial dalam agenda pemulihannasional. Ketika suara petani di tingkat gampong terhubung dengan kebijakan di tingkat pusat, pemulihan sawah tidak hanya akan menghidupkan kembali lahanpertanian, tetapi juga memulihkan martabat dan harapan masyarakat desa. Dari proses inilah ketahanan pangan dibangun, bukan sekadar sebagai target produksi, melainkan sebagai wujud nyata kehadiran negara yang bekerja bersama rakyatnya.
*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah