Oleh: Alexander Royce*)
Dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika ekonomi yang cepat berubah, pemerintah Indonesia meluncurkan Paket Ekonomi 2025, yang juga dikenal sebagaipaket 8+4+5, sebagai respon strategis untuk memperkuat ketahanan sosial danmempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp16,23 triliun, paket ini dirancang untuk mendorong investasi, memperluas lapangankerja, dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Paket Ekonomi2025 terdiri dari delapan program akselerasi untuk tahun 2025, empat program lanjutandi tahun 2026, dan lima program unggulan penyerapan tenaga kerja. Ia menjelaskanbahwa kombinasi kebijakan fiskal, insentif investasi, dan deregulasi menjadi instrumenpenting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligusmenciptakan lapangan kerja di sektor padat karya dan informal.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada target angkapertumbuhan semata, melainkan juga pada aspek pemerataan kesempatan kerja. Melalui kebijakan yang terukur, paket ini diharapkan bisa menjadi solusi nyatamenghadapi tantangan pengangguran dan ketidakpastian global yang terusberlangsung.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa stimulus ini tidak akanmenyebabkan defisit APBN melebar secara signifikan. Ia mempertegas bahwa alokasiprogram seperti bantuan pangan, magang lulusan baru, dan insentif fiskal telahdisiapkan dari ruang belanja yang ada, yaitu, optimalisasi penyerapan anggaran sisatahun berjalan, bukan dari tambahan hutang baru.
Pernyataan ini memberi kepastian bahwa kebijakan ekspansif pemerintah tetapdijalankan dengan disiplin fiskal. Dengan begitu, kepercayaan investor tetap terjaga, sementara masyarakat bisa menikmati manfaat langsung tanpa khawatir adanya risikobeban utang yang berlebihan di masa depan.
Sementara itu, Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Andry Asmoro, mengatakanbahwa paket stimulus 8+4+5 memiliki potensi besar dalam menyerap jutaan tenagakerja baru, terutama di sektor padat karya, sektor informal, dan di level pedesaan. Iamenilai bahwa program-program seperti bantuan langsung, insentif pajak, padat karyatunai, serta dukungan terhadap sektor perumahan, perikanan, dan perkebunan akansecara simultan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat struktur ekonominasional.
Penilaian ini semakin menguatkan pandangan bahwa paket stimulus pemerintah tidakhanya relevan dalam jangka pendek, melainkan juga mampu menopang daya saingnasional dalam jangka panjang. Dengan basis konsumsi yang kuat dan dukungansektor produktif, ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin kokoh.
Salah satu poin penting dari stimulus ini adalah dukungan langsung kepada masyarakatberupa bantuan pangan 10 kilogram beras untuk 18,3 juta rumah tangga, program “cash for work” bagi lebih dari 600.000 orang melalui berbagai proyek infrastruktur, serta perpanjangan pembebasan pajak bagi usaha kecil. Selain itu, pemerintah jugamenyiapkan insentif bagi pekerja sektor pariwisata yang menjadi salah satu pilarpemulihan pascapandemi. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menjaga pertumbuhanekonomi tetap berada di kisaran 5,2% pada tahun 2025, meski terdapat sinyalperlambatan di kuartal ketiga.
Implementasi paket 8+4+5 ini dapat dipandang sebagai kebijakan keseimbangan(balance policy) yang berusaha menjaga antara sisi permintaan (demand-side) dan sisipenawaran (supply-side). Dari sisi permintaan, program bantuan pangan, cash-for-work, dan insentif pajak langsung ke rumah tangga akan menjaga daya beli kelompokmenengah ke bawah. Dari sisi penawaran, deregulasi, digitalisasi, dan investasi kesektor strategis seperti pertanian, perikanan, perumahan, dan perkebunan akanmemperluas kapasitas produksi dan nilai tambah industri domestik.
Kebijakan ini bukan tanpa tantangan karena pelaksanaannya tetap membutuhkanperhatian serius. Tantangan yang dihadapi antara lain efisiensi pelaksanaan, kecepatanrealisasi anggaran, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta pengawasan agar program inovatif benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Meski demikian, sejumlah narasumber menyatakan optimistis bahwa pemerintahmemiliki kapasitas untuk mengatasinya. Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menegaskanbahwa stimulus ini merupakan pemanfaatan sisa ruang belanja yang belum digunakansehingga tidak membebani defisit secara drastis.
Dari perspektif makroekonomi, paket stimulus ini tidak hanya selaras dengan proyeksipertumbuhan nasional yang diperkirakan berada di kisaran 4,9 hingga 5,0 persensepanjang 2025, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Sinergikebijakan fiskal dan moneter serta stabilitas harga diyakini menjadi kunci agar stimulus berjalan optimal, sementara program-program seperti penyerapan tenaga kerja, magang bagi lulusan baru, bantuan pangan, dan pengurangan iuran JKK/JKM berperanpenting dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia sekaligus melindungimasyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan biaya hidup.
Secara keseluruhan, Paket Stimulus Ekonomi 2025 merupakan strategi jangkamenengah yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional denganmemperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkokoh ketahananpangan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang tepat danpengawasan yang konsisten, kebijakan ini diyakini menjadi tonggak penting dalammewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan, sertamenegaskan komitmen pemerintah bahwa kemakmuran rakyat dapat dicapai melaluikebijakan yang terukur dan kerja nyata.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial