indopos

Jakarta – Pemerintah memastikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap utuh dengan total nilai Rp10,6 triliun. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kapasitas fiskal daerah yang tengah menghadapi dampak bencana banjir dan longsor, sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa…

Jakarta, – Pemerintah pusat memastikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara tidak mengalami pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 hingga awal 2026. Menteri Dalam…

Oleh : Dennis Satya )* Keputusan pemerintah pusat untuk tidak memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam penanganan pascabencana. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal daerah melalui kebijakan mempertahankan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama pemulihan pascabencana. Kebijakan ini dinilai strategis karena memastikan daerah terdampak tetap memiliki ruang fiskal untuk memulihkan infrastruktur, menjaga layanan publik, serta melindungi masyarakat. Dalam situasi krisis, keberlanjutan TKD bukan hanya menjadi penopang anggaran, tetapi juga simbol kehadiran negara…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mencatatkan momen bersejarah di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos dengan mengangkat Indonesia sebagai pusat percakapan global di tengah ketidakpastian dunia. Melalui pidato kunci di Congress Hall Davos, Prabowo menegaskan konsep Prabowonomics. Ia menyampaikan bagaimana memaparkan capaian yang telah dilakukan oleh pemerintahannya dalam satu tahun belakangan ini. Bukan hanya itu,…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggebrak panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan memamerkan ketahanan ekonomi Indonesia yang impresif. Kepala Negara menegaskan kepada komunitas internasional bahwa ekonomi nasional berhasil tumbuh stabil di atas 5% selama satu dekade terakhir, sebuah pencapaian yang menempatkan Indonesia sebagai sorotan utama di tengah ketidakpastian dan guncangan geopolitik…

Oleh : Kurnia Sandi )* Pidato Presiden Prabowo Subianto di panggung World Economic Forum (WEF) 2026 Davos menempatkan Indonesia sebagai sorotan utama percakapan global mengenai stabilitas dan investasi.  Di tengah fragmentasi geopolitik, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian ekonomi dunia, Presiden Prabowo tampil dengan narasi yang tegas dan terukur, memperlihatkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi stabilitas yang kokoh sekaligus memiliki daya…

Oleh : Aditya Eka )* Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian forum elite dunia di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos dengan memosisikan Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap tumbuh di tengah tekanan global.  Pidato yang disampaikan di Congress Hall Davos menegaskan pesan tunggal: ketahanan ekonomi Indonesia bukan sekadar narasi optimisme, melainkan hasil dari disiplin kebijakan, keberanian…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya sektor kehutanan, melalui penguatan kebijakan lintas wilayah dan lintas sektor. Hal tersebut tercermin dari digelarnya rapat terbatas yang secara khusus membahas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa…

Oleh : Gavin Asadit )* Penegakan kedaulatan atas kawasan hutan negara menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia pada awal 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara menunjukkan sikap tegas dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal. Langkah ini menandai perubahan pendekatan pemerintah yang tidak lagi bersifat persuasif…