-
Upah Minimum 2026: Menaker Mendorong Penyesuaian Berdasarkan KHL
JAKARTA — Pemerintah mendorong penyesuaian Upah Minimum 2026 agar semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama agar pengupahan lebih berkeadilan dan sesuai biaya hidup riil di…
-
Kemenaker Perluas Standar KHL Hingga Kabupaten/Kota untuk Kurangi Disparitas Upah
JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan…
-
KHL Jadi Standar Baru UMP, Pemerintah Upayakan Keadilan bagi Pekerja
Oleh: Sherly Aneta Lubis *) Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif…
-
Pemerintah Pastikan UMP 2026 Penuhi Kebutuhan Hidup Layak
Oleh: Langgeng Saestu *) Pemerintah memperkuat arah kebijakan pengupahan nasional dengan mendorong Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 semakin mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah tersebut menandai perubahan penting dalam strategi perlindungan tenaga kerja, sekaligus menjadi respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali peran negara dalam memastikan upah minimum tidak terlepas dari realitas biaya…
-
Huntara Bukti Tanggung Jawab Negara Pascabencana Sumatra
Oleh: Bondan Akmal Suahisil )* Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merenggut rasa aman masyarakat, terutama ketika rumah yang merupakan ruang paling dasar kehidupan hilang atau rusak. Dalam konteks…
-
RI Capai Swasembada Beras, Selanjutnya Bidik Jagung Hingga Gula
Davos – Pemerintah menegaskan bahwa agenda swasembada pangan nasional tidak berhenti pada beras. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan target bebas impor juga diarahkan ke komoditas strategis lain seperti jagung, gula, hingga sumber protein dalam empat tahun ke depan. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026…
-
Wujudkan Swasembada Pangan Pemerintah Ambil Langkah Strategis Cetak Sawah 20 ha di Kaltim
Kaltim – Pemerintah ambil langkah strategis wujudkan swaswembada pangan melalui cetak sawah baru di Kalimantan Timur. Perwujudan sawah ini merupakan pilar utama dalam menciptakan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai sepenuhnya pada 2026. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa dari total alokasi 20 ribu hektare yang disiapkan pemerintah pusat, saat ini realisasinya baru mencapai angka…
-
Perkuat Swasembada Lewat Kerja Sama Fosfat Aljazair
Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Salah satunya diwujudkan melalui kesepakatan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, dalam pengembangan industri fosfat. Kolaborasi ini diposisikan sebagai upaya jangka panjang untuk mengamankan pasokan bahan baku pupuk sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kerja…
-
Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Satukan Hulu–Hilir Menuju Swasembada Pangan 2026
JAKARTA – Memasuki tahun 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat optimalisasi lahan dan menjalankan program strategis daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah. Kemenperin juga terus memacu pengembangan usaha dan peningkatan daya saing industri pati ubi kayu nasional melalui diversifikasi spesifikasi, substitusi impor, serta penguatan rantai pasok. Sebagai wujud…
-
Presiden Prabowo Penggagas Lompatan Besar Swasembada Pangan
Medan — Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025 dinilai sebagai lompatan besar dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai figur kunci yang menggagas dan mendorong terwujudnya capaian strategis tersebut melalui kebijakan pertanian yang terarah dan berkelanjutan. Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara, Muhammad Fadly Abdina, menyampaikan apresiasi atas capaian…
