indopos

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan arah baru kebijakan bantuan sosial mulai 2026 yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah mendorong KPM untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha produktif melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini mencerminkan transformasi kebijakan…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari akar rumput melalui penguatan Program Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini diproyeksikan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi rakyat berbasis desa, sekaligus instrumen strategis untuk menyerap produk lokal dan UMKM secara berkelanjutan hingga 2026. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan fluktuasi global,…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis komunitas. Awal tahun 2026, koperasi ini semakin diarahkan menjadi jembatan transformasi dari skema bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga ketertiban sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat melalui langkah tegas dan terintegrasi dalam penanganan judi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, negara hadir memastikan ruang digital dimanfaatkan secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Berbagai kebijakan preventif, edukatif, dan penegakan…

JAKARTA – Maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) kian memantik keprihatinan berbagai pihak. Selain berdampak pada keuangan pribadi, fenomena ini dinilai telah menggerus ketahanan keluarga, merusak moral aparatur negara, hingga berpotensi menyalahgunakan anggaran publik. Sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan pun menegaskan perlunya langkah tegas dan pencegahan berkelanjutan. Wali Kota Dumai Paisal mengingatkan…

Oleh Andika Maulana )* Fenomena judi daring atau judi online telah menjelma menjadi ancaman multidimensi yang merusak sendi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Di tengah pesatnya transformasi digital, praktik perjudian berbasis daring justru memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjangkau masyarakat secara masif dan tanpa batas. Dampaknya tidak lagi bersifat individual, melainkan meluas hingga menggerus ketahanan keluarga,…

Oleh : Garvin Reviano )* Judi online atau judi daring telah menjelma menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan keluarga Indonesia di era digital. Kemudahan akses internet, penggunaan gawai yang masif, serta promosi agresif melalui berbagai platform media sosial membuat praktik ilegal ini semakin merambah semua lapisan masyarakat, tanpa mengenal usia, profesi, maupun tingkat pendidikan.…

Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didorong untuk lebih serius membongkar akar persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan budaya birokrasi dan tingginya biaya politik. Pendekatan menyeluruh dinilai penting agar strategi pencegahan korupsi dapat berjalan lebih…

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan…

Oleh: Lailatul Anggina Hasanah* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, bahwa…