indopos

Oleh : Arfan Heriyanto )* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menandai langkah progresif negara dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. Regulasi ini tidak hanya hadir sebagai perangkat hukum semata, tetapi juga sebagai kompas moral dan operasional dalam memastikan ruang digital…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) di satuan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sekadar regulasi normatif. Ia membutuhkan orkestrasi yang kuat dari hulu ke hilir mulai dari pemerintah daerah (Pemda) sebagai pengampu kebijakan hingga sekolah sebagai ruang praksis…

JAKARTA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan institusi pendidikan terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan ruang digital yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS sebagai upaya melindungi anak di ruang digital, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah hingga ke lingkungan sekolah. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa dukungan regulasi dari pemerintah daerah akan mempermudah penerapan aturan tersebut di masyarakat, terutama dalam mengatur akses anak terhadap platform digital.…

Oleh: Rama Aditya Prakoso Langkah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen di tengah tekanan global dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya merespons situasi, tetapi juga mengantisipasi potensi krisis pangan yang lebih luas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah dirancang jauh sebelum konflik geopolitik di kawasan…

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa. Selain menjadi penggerak ekonomi lokal, koperasi ini juga dirancang menghadirkan layanan kesehatan melalui klinik dan gerai obat, guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang selama ini belum merata. “Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah…

Jakarta – Transformasi koperasi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi. Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menyoroti bahwa jumlah koperasi di Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi…

Oleh: Bara Winatha *) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah menjadi agenda strategis nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, kesehatan masyarakat, serta komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Strategi nasional kini diarahkan untuk…

Oleh : Andika Pratama *) Kolaborasi nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkelanjutan semakin menemukan urgensinya di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim global. Proyeksi fenomena El Nino pada 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun menghadirkan tantangan serius bagi Indonesia, terutama dengan potensi musim kemarau yang lebih panjang dan curah hujan di…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperketat langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh dalam menghadapi potensi peningkatan risiko akibat ancaman El Nino 2026. Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan dini sebagai strategi utama guna meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta gangguan kesehatan masyarakat. Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menegaskan bahwa seluruh…