indopos

Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terus berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perkembangan APBN hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan kinerja yang relatif sesuai dengan arah yang telah direncanakan pemerintah. “Perjalanan APBN-nya relatively on track,”…

Oleh: Dwi Saputri)* Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati…

*) Oleh: Nadia Anggraini Kusuma Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin fiskal. APBN tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal. Karena…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak El Nino dan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan…

JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan dampak El Nino dan musim kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah. Upaya dilakukan melalui percepatan distribusi air bersih, pemantauan kondisi sumber air, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak El Nino.…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Ancaman anomali iklim global seperti fenomena El Nino yang memicu musim kemarau ekstrem dan kekeringan berkepanjangan merupakan tantangan nyata bagi stabilitas ketahanan pangan nasional. Dampak kekeringan tidak hanya menyusutkan debit air waduk dan mengeringkan lahan persawahan produktif, melainkan juga berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan pokok yang membebani daya beli masyarakat. Menghadapi…

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku. Penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperluas penanganan perkara karhutla. Hingga 16 September…

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare. “Ini bagian dari perintah Bapak Presiden…

Oleh: Alexander Royce*) Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan…