indopos

Oleh : Loa Murib )* Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali mengingatkan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama. Kekerasan yang menyasar warga sipil tidak hanya menimbulkan korban dan trauma bagi keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena…

Oleh : Loa Murib )* Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali mengingatkan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama. Kekerasan yang menyasar warga sipil tidak hanya menimbulkan korban dan trauma bagi keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena…

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital perlindungan sosial untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi bagian dari pembenahan tata kelola agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan digitalisasi dilakukan untuk…

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital perlindungan sosial untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi bagian dari pembenahan tata kelola agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan digitalisasi dilakukan untuk…

Jakarta – Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial berbasis digital diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Transformasi tersebut akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin, dengan dana disalurkan melalui rekening dan penggunaan bantuan dibatasi untuk kebutuhan tertentu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar…

Jakarta – Pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial berbasis digital diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Transformasi tersebut akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin, dengan dana disalurkan melalui rekening dan penggunaan bantuan dibatasi untuk kebutuhan tertentu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada dasarnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disalurkan, tetapi siapa yang menerima dan seberapa cepat bantuan tersebut sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, pembenahan data menjadi salah satu pekerjaan penting dalam reformasi perlindungan sosial. Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, pemerintah kini mengembangkan sistem yang menghubungkan…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada dasarnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disalurkan, tetapi siapa yang menerima dan seberapa cepat bantuan tersebut sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, pembenahan data menjadi salah satu pekerjaan penting dalam reformasi perlindungan sosial. Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, pemerintah kini mengembangkan sistem yang menghubungkan…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada akhirnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disiapkan negara, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar tiba pada orang yang berhak. Di titik inilah digitalisasi menjadi penting. Pemerintah sedang mengubah tata kelola perlindungan sosial dari sistem yang bergantung pada data yang tersebar menuju ekosistem yang lebih terhubung, diperbarui, dan…

Oleh : Jonathan Janoel*) Bantuan sosial pada akhirnya bukan hanya soal berapa besar anggaran yang disiapkan negara, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar tiba pada orang yang berhak. Di titik inilah digitalisasi menjadi penting. Pemerintah sedang mengubah tata kelola perlindungan sosial dari sistem yang bergantung pada data yang tersebar menuju ekosistem yang lebih terhubung, diperbarui, dan…