indopos

Oleh: Hanan Alfawazi*) Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga kondusivitas tidak lagi cukup dilakukan di ruang fisik. Ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus arena pertukaran informasi yang bergerak sangat cepat. Momentum Agustus yang biasanya diwarnai meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial perlu diiringi kecermatan agar semangat perayaan kemerdekaan tidak…

JAKARTA – Tingginya aktivitas masyarakat di media sosial pada momentum HUT ke-81 RI perlu diimbangi dengan kecermatan dalam memilah informasi, terutama terhadap konten provokatif, hoaks, serta unggahan lama yang kembali beredar tanpa konteks. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh konten yang berpotensi menimbulkan keresahan. Ia menilai momentum kemerdekaan…

JAKARTA – Tingginya aktivitas masyarakat di media sosial pada momentum HUT ke-81 RI perlu diimbangi dengan kecermatan dalam memilah informasi, terutama terhadap konten provokatif, hoaks, serta unggahan lama yang kembali beredar tanpa konteks. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh konten yang berpotensi menimbulkan keresahan. Ia menilai momentum kemerdekaan…

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pemerintah bersama DPR RI mengajak masyarakat menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif, termasuk di ruang digital. Di tengah meningkatnya arus informasi di media sosial, publik diimbau lebih cermat memverifikasi setiap konten sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks, video…

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pemerintah bersama DPR RI mengajak masyarakat menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif, termasuk di ruang digital. Di tengah meningkatnya arus informasi di media sosial, publik diimbau lebih cermat memverifikasi setiap konten sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoaks, video…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tingkat daerah, upaya tersebut semakin strategis karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, penguatan integritas kepala daerah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional untuk…

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tingkat daerah, upaya tersebut semakin strategis karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, penguatan integritas kepala daerah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional untuk…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum. Pencegahan melalui penguatan integritas aparatur menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memulai pembekalan antikorupsi bagi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum. Pencegahan melalui penguatan integritas aparatur menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memulai pembekalan antikorupsi bagi…

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menegaskan penguatan integritas aparatur dan kepala daerah menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menggelar pembekalan antikorupsi di 10 wilayah sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi…