indopos

Jakarta — Perbedaan pandangan terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, penyampaian kritik harus tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menegaskan bahwa kritik dan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut disampaikan…

JAKARTA — Sejumlah pihak menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan nasional hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional, yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini sekaligus merespons berkembangnya wacana provokatif Saiful Mujani yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme…

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan sebaiknya seluruh pihak tidak ada yang mencoba menjatuhkan kepala negara yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Ajakan untuk menjatuhkan presiden di ruang publik merupakan tindakan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan merupakan upaya makar yang serius. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI,…

JAKARTA — Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan tokoh publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi serta kegaduhan di tengah masyarakat. Firman Soebagyo, menyoroti pernyataan yang dilontarkan oleh pendiri dan peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Syaiful Mujani, yang dianggap bermuatan isu penjatuhan Presiden Prabowo Subianto. “Harus…

Jakarta – Kalangan akademisi mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh provokasi ajakan menggulingkan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menegaskan bahwa wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di tengah masa jabatan tidak tepat dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. “Saya sendiri…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan skema kolaboratif lintas sektor serta perluasan akses pembiayaan yang semakin inklusif. Pada tahun 2026, kebijakan perumahan nasional diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah unit rumah subsidi, tetapi juga pada penguatan ekosistem pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang lebih beragam dan inklusif. Melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), langkah strategis diarahkan pada optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional. Komisioner…

Oleh : Andhika Rachma Kebutuhan akan hunian layak terus menjadi isu mendasar dalam pembangunan nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, program rumah subsidi hadir sebagai bagian dari ikhtiar negara untuk memastikan akses kepemilikan rumah yang lebih merata, sekaligus mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Rumah subsidi sendiri merupakan program strategis…

*) Oleh: Andi Ibrahim Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah kebijakan pembangunan perumahan melalui pendekatan yang semakin inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, kebutuhan akan hunian layak dijawab dengan langkah-langkah konkret yang terencana dan berkelanjutan. Negara hadir dengan solusi inovatif yang tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan…

PAPUA – Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis nasional terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pendekatan yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, serta masyarakat adat dan pemuda dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di wilayah tersebut. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Tolikara, Demi R. Kogoya, menyampaikan bahwa dukungan…