indopos

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses energi melalui percepatan Program Listrik Desa (LISDES) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi…

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu program strategis yang menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan elektrifikasi desa. Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 ini tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan, tetapi…

Oleh: Aurellia Syahputri )* Program Listrik Desa (Lisdes) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah konkret untuk menghadirkan keadilan distribusi energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menyasar 780 ribu rumah tangga yang hingga kini masih hidup tanpa akses listrik, sebuah kenyataan yang tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menjadikan program listrik desa sebagai salah satu prioritas utama dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Komitmen ini tercermin dari perintah langsung Presiden kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat elektrifikasi desa di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam pernyataannya…

Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam menjaga kelestarian Raja Ampat dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025. “Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat,”…

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi tingginya terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif dalam menjaga kelestarian alam dan juga memastikan terwujudnya keadilan pada pengelolaan sumber daya alam di…

Oleh : Rebecca Marian )* Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata terhadap seluruh rakyat di Indonesia, khususnya mereka di Bumi Cenderawasih dan lingkungan melalui adanya keputusan penting, yakni mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut bukan hanya sekadar kebijakan secara administratif belaka, melainkan…

Oleh : Saby Kossay )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan Raja Ampat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang nikel yang belakangan menjadi sorotan publik. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat pentingnya menjaga ekosistem wilayah tersebut dari ancaman kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kita sebagai masyarakat tentu diharapkan turut…

Oleh: Ricky Rinaldi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana ekologis yang kerap menjadi ancaman serius di Indonesia, terutama saat musim kemarau tiba. Namun, tahun 2025 ini, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengendalikan karhutla berkat respon cepat dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kebetulan, melainkan buah dari sinergi lintas…

  )* Andhika Rachman Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan klasik yang datang setiap musim kemarau: kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu titik panas yang patut menjadi perhatian nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa empat kabupaten di provinsi tersebut Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin…