indopos

*) Oleh : Andi Mahesa Belakangan ini, fenomena judi online semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Meski pemerintah sudah berupaya keras untuk menanggulangi masalah ini, praktik ilegal tersebut masih terus berkembang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan semakin meluasnya akses internet. Keberadaan judi online tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan. Hal…

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional. “Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya. Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan…

JAKARTA – Peluang Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2027 semakin terbuka. Negara ini berpotensi mengulang keberhasilan swasembada beras seperti pada 1984, didukung luasnya sumber daya lahan, kemajuan teknologi pertanian, dan insentif pemerintah bagi petani. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan pada 2027. “Saya optimistis…

Oleh: Amalia Anjani )* Indonesia semakin menunjukkan ketangguhannya dalam sektor pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil meraih capaian signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan dan air, yang mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Langkah-langkah konkret yang diambil telah memperlihatkan hasil nyata, memperkuat ketahanan pangan nasional serta menghemat devisa negara dalam jumlah…

Oleh: Satria Putra )* Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan dan air melalui pembangunan infrastruktur yang strategis. Salah satu langkah nyata adalah peresmian enam bendungan yang dijadwalkan pada awal 2025. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan air untuk sektor pertanian, sehingga produktivitas pangan nasional dapat meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat…

JAKARTA — Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi seruan demonstrasi yang menolak penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Alih-alih memberikan solusi, aksi semacam ini justru berpotensi menimbulkan keresahan dan menghambat proses rekrutmen ASN yang lebih baik. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa Komisi II berharap pengangkatan CPNS dapat dilakukan sesuai…

JAKARTA — Pemerintah terus berupaya menata Aparatur Sipil Negara (ASN) secara optimal dengan menyesuaikan kebijakan terhadap dinamika kebutuhan pegawai. Salah satu langkah yang diambil adalah percepatan pengangkatan Calon ASN (CASN) 2024, yang tidak harus dilakukan serentak. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa daerah yang sudah siap tidak perlu menunggu batas waktu maksimal…

Oleh : Astrid Widia )* Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan dapat segera terwujud. Pemerintah dan DPR pun senantiasa memperbaiki tata kelola penataan ASN demi birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas.  Keputusan penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak yang berharap segera…

Oleh : Halimatusadiyah )* Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat telah nampak denganadanya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Setelah berbagai pembahasan, DPR menegaskan bahwapengangkatan CPNS dan PPPK tidak harus dilakukan serentak, melainkan bisa segera dilakukan bagi daerah yang sudah siap. Keputusan ini memberikan kepastian bagi ribuan calon pegawai yang telah lulus seleksi, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan tenaga di berbagai sektor pelayanan publik dapat segera terpenuhi. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa daerahyang memiliki kesiapan tidak perlu menunggu batas waktu paling lama untuk mengangkat pegawai baru. Ia menjelaskan bahwa dalam rapatbersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemenpan RB), DPR menolak usulan pengangkatan serentakpada Oktober 2026 dan merekomendasikan percepatan hingga paling lambat Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Sikapini menunjukkan keseriusan dalam mengawal kebijakan yang lebihfleksibel dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta instansi yang memerlukan tenaga ASN baru. Pemerintah berupaya memastikan setiapkebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dankepentingan masyarakat luas. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, mengungkapkan bahwa terdapat penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Program ini memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN yang belum terakomodasi pada tahap pertama untuk mengikuti tahap kedua. Pemerintah telah memperpanjang tahapan seleksi ini dua kali guna memastikan tidak ada tenaga kerja yang dirugikan dalam…

JAKARTA – Pemerintah memberikan diskon tarif tol dan tiket penerbangan domestik untuk mempermudah masyarakat dalam perjalanan mudik Lebaran 1446 H.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan arus mudik dan balik.“Diskon tarif tol dan tiket penerbangan domestik akan diatur agar membantu mengurangi penumpukan arus mudik dan balik,”…