indopos

Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi. Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).…

Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat. “Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak…

Oleh : Carrisa Putri )* Pemerintah memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia.  Dengan hadirnya program MBG, diharapkan tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pelarangan truk saat Lebaran, melainkan hanya pembatasan operasional guna memastikan kelancaran arus mudik. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir pihak dinilai tidak relevan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian menyeluruh dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025 tidak dimaksudkan sebagai pelarangan total, melainkan sebagai langkah pengaturan terhadap moda kendaraan dengan ukuran tertentu pada puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan jutaan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Plt. Dirjen…

Oleh: Panggih Sumirah*) Menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2025, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah pembatasan operasional angkutan barang pada periode 24 Maret hingga 8 April 2025. Kebijakan ini merupakan langkah strategis…

Oleh :Jonatan Albert Hasibuan )* Setiap tahun, arus mudik Lebaran menjadi momen penting yang dinantikan masyarakat. Demi memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan efisien bagi seluruh pengguna jalan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa…

Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan…

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat…

Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi global, pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan strategis untuk melindungi pekerja. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyediaan lapangan kerja baru, pelatihan vokasi, serta pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelamatan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, pemerintah…