indopos

JAKARTA — Lebih dari 20 negara bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk merumuskan langkah konkret bagi stabilisasi Gaza, dan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari aksi internasional tersebut. Pemerintah menempatkan keikutsertaan tersebut sebagai kontribusi nyata dalam mendorong implementasi gencatan senjata serta membuka jalan menuju solusi jangka panjang konflik Palestina. Presiden…

Oleh: Raka Dirgantara Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Washington dengan mandat diplomatik yang tegas: mengawal perdamaian Gaza dan memperkuat advokasi bagi Palestina melalui forum Board of Peace. Kehadiran Indonesia dalam pertemuan perdana dewan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan penegasan arah politik luar negeri yang aktif, terukur, dan berorientasi solusi jangka panjang. Dalam agenda yang…

Oleh: Rama Pradipta Indonesia menegaskan kepemimpinannya di forum perdamaian internasional melalui peran aktif dalam Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto mengarahkan diplomasi nasional untuk tampil sebagai penggerak solusi, bukan sekadar pengamat dinamika global. Di tengah konflik Gaza yang masih menyisakan ketegangan, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut memperlihatkan posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturan perdamaian…

JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Berbagai upaya telah disiapkan agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang tanpa dihantui lonjakan harga yang membebani. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diprioritaskan menjelang bulan suci. Melalui Perum Bulog,…

JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga selama Ramadan 2026 melalui berbagai program intervensi pasar, distribusi logistik, serta sinergi lintas lembaga. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan pokok tersedia dengan harga terjangkau. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Bulan Ramadan selalu menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi rumah tangga, perubahan pola belanja, serta lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan strategis menjadi fenomena rutin setiap tahun. Dalam situasi tersebut, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi agenda penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ibadah…

Pemerintah mempercepat program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan dan memperkuat keadilan layanan publik. Kebijakan ini difokuskan pada peserta kelas 3 yang selama ini terbebani tunggakan dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program tersebut. Ia…

Pemerintah menyiapkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial. Kebijakan ini difokuskan pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 yang selama ini mengalami kendala pembayaran. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden sebagai…

Oleh: Gani Putra )* Kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Pemerintah Indonesia memandang kebijakan tersebut sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen memastikan akses layanan kesehatan tetap terjangkau dan merata. Upaya pemerintah Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah peserta yang…

Oleh: Ayu Sagita )* Komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan sosial terus diwujudkan melalui kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan pemerintah Indonesia memprioritaskan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 yang selama ini menghadapi kendala pembayaran. Langkah pemerintah Indonesia tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan secara adil dan…