-
Bantah Narasi Pelemahan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Nomor Dua Tertinggi di Kelompok G-20
Jakarta – Pemerintah membantah tegas narasi pelemahan ekonomi nasional yang beredar, dengan menampilkan data konkret pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dengan angka tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara G20, hanya di bawah China…
-
Indonesia Terus Catat Pertumbuhan Positif, Masyarakat Harus Waspadai Narasi Pelemahan Ekonomi
Oleh Andini Setyaningsih )* Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan performa yang solid pada kuartal I tahun 2025, dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20, hanya berada di bawah Tiongkok yang tumbuh sebesar 5,4 persen. Peringkat ini menjadi bukti bahwa fundamental…
-
Pertumbuhan Indonesia Lebih Baik Dari Negara G20, Buktikan Ekonomi Tak Melemah
Oleh: Alfin Prasetya* Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia kembali menunjukkan resiliensinya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal I-2025 menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang melemah, melainkan terus bertumbuh dengan fondasi yang semakin kuat. Lebih menggembirakan lagi, pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat kedua tertinggi…
-
Presiden Targetkan Zero Accident di Program MBG
Jakarta, – Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai Zero Accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyatakan bahwa keselamatan, kesehatan, dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam menjalankan MBG, yang saat…
-
3.3 Juta Siswa Rasakan Manfaat Program MBG
Jakarta – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir April 2025, sebanyak 3,3 juta siswa di berbagai wilayah Indonesia telah menerima manfaat dari program ini, melampaui target awal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hinayana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bukti keberhasilan awal…
-
Mengapresiasi Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Generasi Sehat Melalui Program MBG
Oleh : Rivka Mayangsari*) Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu inisiatif terobosan yang kini mulai terasa dampaknya secara luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan strategis yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada…
-
MBG Mampu Wujudkan Masa Depan Gemilang Anak Indonesia Dengan Gizi Terjamin
Oleh: Vrenda Situmorang *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan keseriusan luar biasa dalam membangun fondasi sumber daya manusia sejak usia dini. MBG tidak hanya menjadi solusi atas…
-
RUU KUHAP Perkuat Sinergi Antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Hal ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat kerja sama antar lembaga, terutama antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan korupsi. Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI),…
-
Revisi KUHAP Akan Hadirkan Kepastian Hukum Terkait Perampasan Aset
Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu rampungnya revisi RUU KUHAP, sehingga terciptanya sinkronisasi antarketentuan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah…
-
Pembaruan KUHAP Mendukung Supremasi Hukum Nasional
Oleh: Aryo Wijaya )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional. Seiring dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai 2 Januari 2026, pembaruan KUHAP menjadi langkah logis sekaligus mendesak untuk memastikan sistem peradilan…
